Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

OJK: Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Keuangan Masih Rendah

Kompas.com - 28/09/2021, 17:04 WIB
Rully R. Ramli,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya jarak atau gap yang signifikan antara tingkat pemanfaatan produk layanan keuangan atau tingkat inklusi nasional, dengan tingkat pemahaman masyarakat atau literasi terhadap produk keuangan.

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara mengatakan, berdasarkan hasil survei terhadap 12.700 responden di 34 provinsi pada 2019, 76,2 persen diantarnya telah menggunakan produk dan atau layanan jasa keuangan formal.

Namun demikian, untuk tingkat pemahaman responden terhadap produk keuangan baru mencapai setengah dari tingkat inklusi tersebut, yakni sebesar 38 persen.

Baca juga: OJK Yakin Perkembangan Teknologi Bisa Genjot Tingkat Inklusi Keuangan

"Tingkat pemahaman terhadap produk dan atau layanan jasa keungan formal relatif masih rendah, yaitu sekitar 38 persen," kata Tirta, dalam diskusi virtual, Selasa (28/9/2021).

Oleh karenanya, OJK berupaya untuk terus meningkatkan angka literasi keuangan, dengan tujuan masyarakat dapat memahami secara detail produk dan atau layanan jasa keuangan yang digunakan

"Literasi keuangan masyarakat perlu terus ditingkatkan, agar mereka benar-benar pahm dengan karakteristik, risiko, biaya, kalau ada kewajiban konsumen, terhadap produk atau layanan jasa keuangan yang diakses atau dibelinya," tutur dia.

Dengan munculnya literasi, Tirta meyakini, tingkat inklusi nasional akan tumbuh secara sendirinya. Hal ini menjadi penting untuk membantu upaya pemulihan ekonomi nasional.

"Inklusi keuangan memiliki peranan yang penting dan strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19," ucapnya.

Sebagai informasi, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi, tingkat inklusi ditargetkan terus tumbuh secara bertahap setiap tahunnya.

Baca juga: Waspada Investasi Bodong, Simak Ciri-ciri Surat Izin OJK Palsu

Pemerintah menargetkan tingkat inklusi dapat tumbuh secara bertahap setiap tahunnya, yakni sebesar 82 persen pada tahun 2021, 85 persen pada tahun 2022, 88 persen pada tahun 2023, dan 90 persen pada tahun 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com