Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi Hilang Akhir 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menggelontorkan tambahan anggaran untuk Kartu Sembako ataupun Dana Desa. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem di 7 provinsi seiring berlangsungnya presidensi G20 pada akhir tahun 2021.

"Pemerintah punya program penanggulangan kemiskinan ekstrem, ini penting karena Indonesia akan masuk dalam presidensi G20 dalam akhir bulan ini," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Forum Indonesia Bangkit Volume 3 di Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Airlangga mengatakan, ada sekitar 35 kabupaten/kota di 7 provinsi yang disasar oleh program tersebut. Targetnya pada akhir tahun ini, seluruh kemiskinan ekstrem di 7 provinsi tersebut bisa hilang.

Ketujuh provinsi yang dimaksud, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Baca juga: Realisasi Anggaran PEN Sudah Capai Rp 404,70 Triliun

"Presiden punya roadmap di mana tahun ini kita targetkan 35 kabupaten atau kota di 7 provinsi, kalau bisa kemiskinan ekstrem hilang. Dan akan kita buat program baik tambahan kartu sembako atau dana desa," ujar Airlangga.

Tahun depan, pemerintah memperluas program ke 215 kabupaten atau kota. Kemudian pada tahap ketiga, perluasan kembali dilakukan di 500 kabupaten atau kota. Pemerintah berharap, tingkat kemiskinan ekstrem akan hilang atau 0 persen di tahun 2024.

"Target Pak Presiden (Jokowi) tahun 2024 kemiskinan menjadi 0. Ini jadi program kita bersama," ungkap Airlangga.

Mantan Menteri Perindustrian ini berharap, semua stakeholder termasuk dunia usaha dan korporasi bekerja sama dengan pemerintah menanggulangi kemiskinan ekstrem.

Caranya, mendorong tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) bergerak di wilayah lain, selain Jakarta.

"Banyak daerah kegiatan usaha dan investasi, multiplier di sekitarnya tidak sebesar kegiatan lain. Karena kita tahu, banyak headquarter berada di Jakarta sehingga spasialnya hanya terkait direct employment. Ini akan kita dorong agar CSR bergerak di wilayah kabupaten/kota tempat industri atau kegiatan ekonomi berada," pungkas Airlangga.

Baca juga: Nilai Rights Issue BRI Rp 96 Triliun Jadi yang Terbesar di Asia Tenggara