Berapa Uang APBN untuk Tambal Biaya Bengkak Proyek Kereta Cepat?

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini boleh pakai dana APBN. Berapa dana APBN yang akan dipakai untuk melanjutkan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung?

Rencana penggunaan dana APBN untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini tidak lepas dari adanya pembengkakan biaya proyek tersebut.

Awalnya proyek ini direncanakan memakan biaya 6,07 miliar dollar AS ekuivalen Rp 86,5 triliun, tetapi kini menjadi sekitar 8 miliar dollar AS atau setara Rp 114,24 triliun.

Baca juga: Berkah BUMN China: Jadi Pemasok Utama Rel Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Alhasil, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Beleid yang diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu merevisi sejumlah ketentuan, di antaranya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini bisa dibiayai APBN, dari sebelumnya sempat tidak diperbolehkan.

Dengan adanya aturan itu, APBN bisa disalurkan kepada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang merupakan perusahaan patungan dari sejumlah perusahaan BUMN. Penyaluran dilakukan melalui PT KAI sebagai BUMN pemimpin perusahaan patungan.

Baca juga: Proyek Kereta Cepat Pakai APBN, Kementerian BUMN: Pembengkakan Itu Wajar

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga buka suara terkait hal ini.

Ia menyebutkan, besaran APBN untuk menambal pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tergantung pada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Hal itu akan ditetapkan angkanya setelah ada audit BPKP. Jadi tanpa audit ini, itu enggak akan dilakukan. Nah, maka audit ini kami harapkan akan selesai sampai Desember 2021,” ujarnya dalam sebuah penjelasan kepada wartawan, Minggu (10/10/2021) malam.

Ia menegaskan, kucuran APBN untuk menambal pembengkakan biaya proyek ini tidak akan memberikan ruang bagi penyelewengan.

Baca juga: Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Membengkak Rp 27,74 Triliun