Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BUMN Sakit Disuntik PMN, Jokowi Geram: Maaf, Terlalu Enak Sekali

Kompas.com - 16/10/2021, 15:04 WIB
Muhammad Choirul Anwar

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai kondisi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami penurunan peforma.

Jokowi geram karena perusahaan-perusahaan tersebut selalu mengandalkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk menyelamatkan kondisi perseroan.

“Kalau yang lalu-lalu BUMN-BUMN ini kan banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali,” ujar Jokowi, dikutip dari sebuah video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu (16/10/2021).

Baca juga: Jokowi Sentil PLN: Perizinan Bertele-tele, Ini Harus Dipangkas

Menurut Jokowi, kondisi tersebut pada akhirnya mengurangi nilai-nilai profesionalisme. Alhasil, perusahaan BUMN ini bisa kehilangan taring.

“Kompetisi nggak berani, bersaing nggak berani, mengambil risiko nggak berani. Ya bagimana profesionalisme kalau itu tidak dijalankan,” tegas Jokowi.

Karena itu, Jokowi juga menginstruksikan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk tidak lagi memberikan proteksi kepada perusahaan BUMN dalam kondisi menurun.

“Jadi tidak ada namanya proteksi-proteksi lagi, tidak. Sudah lupakan Pak Menteri yang namanya proteksi-proteksi itu,” tandasnya.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah ingin membawa perusahaan BUMN go global. Ia ingin perusahaan pelat merah bersaing di kancah internasional dengan menggencarkan penataan model bisnis dan teknologi.

Baca juga: Kata Jokowi, Jalanan RI Sudah Ramai dengan Mobil Listrik di 2024

“Dunia sudah kayak gini, revolusi industri 4.0, distrubsi teknologi, ada pandemi, dan kalau saudara-saudara tidak merespons dari ketidakpastian ini dengan adaptasi secepat-cepatnya, kalau Pak Menteri sampaikan kepada saya, Pak ini ada perusahaan seperti ini kondisinya BUMN, kalau saya langsung tutup saja. Nggak ada diselamatkan. Diselamatin gimana kalau sudah kayak gitu,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menekankan pentingnya untuk membangun profesionalisme dan nilai-nilai dasar di dalam diri para pimpinan BUMN.

Menurutnya, para Direktur Utama BUMN merupakan orang-orang terpilih yang diharapkan percaya diri menghadapi persaingan baik secara nasional maupun global.

“Ini, sekali lagi, perlu saya sampaikan dan sebetulnya dulu sudah saya sampaikan, karena yang ingin kita bangun ini adalah profesionalisme,” ujar Jokowi.

Kepala Negara juga meminta kepada para Direktur Utama BUMN untuk membangun sebuah kultur kerja yang lebih sederhana. Ia menginginkan alur kerja pemerintahan yang kompleks tidak diterapkan di BUMN.

Sebagai contoh, perizinan untuk pembangkit listrik. Jokowi menyebut, terdapat 259 naskah perizinan dengan nama berbeda tetapi maksud di dalam surat tersebut sama.

Baca juga: Resmikan Pelabuhan Logistik Pertama di NTT, Jokowi: Supaya Pelabuhan Labuan Bajo yang Lama Bersih

“Waktu yang diperlukan mencari izin itu bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ada yang 7 tahun mengadu ke saya. Nah, seperti ini yang harus dipangkas, enggak boleh misalnya di PLN sampai bertele-tele itu. Enggak bisa lagi,” lanjutnya.

Di samping itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan bahwa kompleksnya birokrasi akan berpengaruh terhadap investasi di Indonesia.

“Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti itu? Sudah di kementeriannya berbelit-belit, di daerahnya berbelit-belit, masuk ke BUMN-nya berbelit-belit lagi. Lari semua,” tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com