Sri Mulyani Sebut Bank Dunia Bakal Kucurkan Rp 2.240 Triliun ke 100 Negara, untuk Apa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Bank Dunia akan menyiapkan dana 160 miliar dollar Amerika Serikat (AS), atau setara Rp 2.240 triliun bagi 100 negara di dunia yang membutuhkan.

Dana ini nantinya akan digunakan untuk penanganan selama pandemi Covid-19, yang meliputi aspek kesehatan, pemulihan ekonomi, serta penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Pandemi Covid-19 merupakan ancaman bagi seluruh negara di dunia. Kesehatan dan keselamatan rakyat terancam, kondisi sosial dan ekonomi merosot. Dalam situasi darurat, Bank Dunia Grup memberikan dukungan pendanaan sebesar 160 miliar dollar AS bagi 100 negara di dunia, untuk penanganan krisis kesehatan, pengadaan dan program vaksin, bantuan sosial dan ekonomi," ujarnya melalui akun Instagram resminya, Sabtu (16/10/2021).

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

A post shared by Sri Mulyani Indrawati (@smindrawati)

Baca juga: YLKI soal Pinjol Ilegal: Setelah Disentil Presiden, Baru Bergerak

Menurut Sri Mulyani, peranan Bank Dunia ]dalam menyediakan instrumen pendanaan yang fleksibel dan responsif untuk membantu negara-negara anggotanya menjadi sangat penting.

Sebab kata Sri Mulyani, bantuan tersebut akan membantu menjembatani hadirnya pendanaan dan peranan swasta (creative financing) dalam memecahkan persoalan pembangunan yang makin kompleks dan mendesak akibat pandemi Covid-19.

Menurut dia, dunia akan terus dihadapkan pada berbagai kemungkinan krisis, baik bidang kesehatan, ekonomi, bencana alam maupun ancaman akibat perubahan iklim. Oleh karena itu kata dia, kerja sama internasional dan peranan lembaga multilateral menjadi mutlak diperlukan.

Dalam pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia Grup (WBG) di Washington DC, mantan Direktur Bank Dunia ini juga menegaskan perlunya untuk terus meningkatkan tata kelola Grup Bank Dunia.

Dalam hal ini, Bank Dunia harus berkomitmen untuk mematuhi standar transparansi dan akuntabilitas tertinggi dalam semua operasinya dan mengikuti perubahan global.

Baca juga: BUMN Sakit Disuntik PMN, Jokowi Geram: Maaf, Terlalu Enak Sekali