Ma'ruf Amin: Kemiskinan Tak Bisa Dikurangi hanya dengan Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat di setiap daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Ma'ruf setelah melakukan kunjungan kerja ke-7 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Dalam kunjungan tersebut, Ma'ruf melakukan koordinasi terkait penanganan ekstrem di setiap daerah, sekaligus kunjungan ke berbagai sentra usaha daerah.

Baca juga: Entaskan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Andalkan Program Inkubator Bisnis

"Pertimbangan saya menghubungkan dua kegiatan tersebut adalah karena kita tidak akan dapat mengentas kemiskinan hanya dengan memberikan bantuan sosial, tapi harus dibarengi dengan pemberdayaan ekonomi rakyat," kata dia, dalam gelaran Trade Expo Indonesia 2021, Jumat (22/10/2021).

Oleh karenanya, pengembangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi sangat penting, sebab sektor usaha itu menjaring tenaga kerja paling besar di Indonesia.

"Dalam kunjungan kerja itu Saya juga mengamati pentingnya kehadiran pemerintah dan pihak swasta melalui kebijakan yang holistik dan komprehensif," ujar Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, pemberdayaan ekonomi dan UMKM daerah, bisa berjalan beriringan dengan upaya pemerintah menciptakan rantai ekonomi halal atau halal value chain nasional.

Pengembangan UMKM dapat mendukung peningkatan kualitas industri halal, yang pada akhirnya akan memperkuat rantai ekonomi halal nasional.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi Hilang Akhir 2021

"Rantai nilai halal itu harus saling diintegrasikan, harus saling terintegrasi dan dikembangkan secara stimultan, mulai dari infra regulasi, pengembangan, industri halal, keuangan syariah, dan social syariah, serta tidak kalah pentingnya para pelaku usaha dan bisnis syariah," ucap Ma'ruf.

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan pada tahun 2024 tingkat kemiskinan ekstrem dapat diturunkan mencapai 0 persen. Adapun data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan, angka kemiskinan ekstrem mencapai 10,86 juta jiwa, atau sebanyak empat persen dari jumlah penduduk Indonesia.