Menaker: Pekerjaan Terberat adalah Tingkatkan Kompetensi Pencari Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan berupaya meningkatkan kompetensi pencari kerja melalui berbagai pelatihan vokasi, baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menuturkan, hal itu dilakukan mengingat profil ketenagakerjaan Indonesia didominasi pencari kerja dengan pendidikan SMP ke bawah dan dengan keahlian terbatas, yang pada akhirnya produktivitasnya pun ikut terbatas. 

"Ini pekerjaan terberat kita. Padahal kita akan punya bonus demografi, yakni usia produktifnya dominan 70 persen, dan menjadi tidak baik kalau tidak diikuti oleh kompetensi yang belum memiliki daya saing," ujarnya lewat siaran pers, Jumat (22/10/2021).

Baca juga: Menaker: UMKM Berperan Penting Serap Tenaga Kerja Perempuan

Menaker bilang, pemerintah tidak bisa memaksakan orang yang bukan lagi usia kerja untuk kembali mengikuti pendidikan vokasi atau pendidikan formal.

Dalam mewujudkan pencari kerja yang kompeten, Kemenaker menggencarkan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di tengah-tengah masyarakat.

Untuk itu, sejak 2017 hingga 2020, Kemenaker telah membangun 2.127 BLK Komunitas yang melatih masyarakat dengan berbagai kejuruan dan program pelatihan.

Sedangkan dari sisi kualitas, pihaknya telah mengembangkan program kejuruan di BLK Komunitas menjadi 24 program kejuruan.

Selain itu, BLK Komunitas juga didorong untuk bekerja sama dengan industri setempat.

"Ini sebagai upaya mendekatkan akses pelatihan kepada masyaraka sehingga pelatihan vokasi yang diselenggarakan di BLK Komunitas memiliki relevansi dengan kebutuhan industri setempat," ucapnya.

Baru-baru ini Wakil Presiden Ma'ruf Amin, meresmikan pembangunan BLK Komunitas di Papua dan Papua Barat. Peresmian secara simbolis dilangsungkan di Yayasan Global Mission International Indonesia (GMII), Sentani, Jayapura, Sabtu (16/10/2021).

Dalam sambutannya, Wapres mengatakan, sejak tahun 2017-2020, Kemenaker telah mengalokasikan pembangunan BLK Komunitas sebanyak 12 lembaga di Papua dan Papua Barat.

Untuk tahun ini, Kemenaker mengalokasikan program dan anggaran pembangunan BLK Komunitas sebanyak 21 lembaga penerima bantuan pembangunan BLK Komunitas. Terdiri dari 12 lembaga di Papua dan 9 lembaga di Papua Barat.

Menurut Wapres, pembangunan BLK Komunitas sebagai upaya mendekatkan akses peningkatan kompetensi SDM di Papua dan Papua Barat tidak akan berjalan maksimal jika tidak didukung dengan kerja sama dan sinergi kerja dari Pemerintah Daerah, dunia usaha dan dunia industri, serta komunitas yang ada di masyarakat.