Menteri Tjahjo: ASN KPK Diminta Pahami Nilai Dasar Ber-AKHLAK

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar (core values) ASN BerAKHLAK.

Hal ini ia sampaikan saat menutup kegiatan orientasi bagi ASN  KPK di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN) Veteran, Jakarta, Senin (25/10/2021).

"Nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif," ujarnya melalui siaran pers tertulis, Senin (25/10/2021).

Baca juga: Lewat Platform Ini, KPK Terima 763 Aduan Terkait Penyaluran BLT UMKM

Pada kesempatan tersebut, sebanyak 1.289 pegawai KPK yang mengikuti orientasi dinyatakan lulus.

Dari total peserta orientasi, 23 orang lulus dengan hanya satu kali perbaikan. Sementara 1.266 orang lulus dalam satu kali evaluasi. Kegiatan orientasi ini juga telah menelurkan 136 hasil pemikiran kritis peserta yang dituangkan dalam karya tulis tematik.

Lebih lanjut kata dia, pegawai KPK yang saat ini sudah bergabung menjadi ASN harus ikut menyeragamkan nilai-nilai dasar yang sama dengan seluruh ASN di Indonesia sehingga BerAKHLAK dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional, terlebih dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selain nilai dasar BerAKHLAK, di tengah tantangan pandemi Covid-19, ASN juga didorong untuk tetap profesional dan produktif dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik.

ASN harus mampu menerapkan cara-cara baru sebagai bentuk kemampuan survival birokrasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di tengah-tengah tuntutan perubahan pada masa ketidakpastian.

Baca juga: Punya Kekayaan Rp 19,5 Miliar, Intip Harta Milik Ketua KPK Firli Bahuri

Kegiatan orientasi ASN KPK dilaksanakan selama empat bulan terhitung sejak 16 Juni 2021 lalu.

Tjahjo berharap, seluruh pengalaman belajar yang telah didapatkan pada kegiatan orientasi tersebut dapat dimanfaatkan dan selalu dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.

"Pengalaman belajar ini juga dapat dimanfaatkan dalam merespon perubahan lingkungan strategis pemberantasan tindak pidana korupsi dengan segala dinamikanya untuk mendukung terwujudnya capaian target pembangunan dan pemerintahan yang baik," pungkasnya.