RI Jajaki Pelayaran Langsung ke Brunei Darussalam

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, Indonesia sedang menjajaki peluang pelayaran langsung (direct shipping) ke Brunei Darussalam.

Selain itu, Kemenhub juga berupaya meningkatkan pelaksanaan angkutan udara barang dan penumpang ke negara tersebut.

Hal itu menjadi pembahasan dalam pertemuannya dengan Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Sujatmiko pada Jumat (5/11/2021).

Baca juga: Pelayaran di Patimban Makin Ramai, Proyek Pembangunan Jalan Terus

Budi Karya mengatakan, pembahasan peningkatan konektivitas transportasi antara Indonesia dengan Brunei merupakan bagian dari upaya memulihkan konektivitas antara negara ASEAN yang terdampak pandemi Covid-19.

"Hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu, terkait peluang pelaksanaan pelayaran langsung dan pelaksanaan angkutan udara penumpang dan barang,” ujarnya seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat (5/11/2021).

Terkait pelayaran langsung, kata Budi Karya, meski saat ini kondisi pelayaran dunia mengalami penurunan kapasitas akibat pandemi Covid-19, namun beberapa perusahaan pelayaran nasional memiliki potensi untuk mendukung pelaksanaan pelayaran langsung antar kedua negara. Hal ini akan mendukung pemenuhan komoditi ekspor dan impor Indonesia dengan Brunei.

Menurut dia, saat ini tengah disusun pula Nota Kesepahaman (MoU) terkait pengiriman dan pelabuhan (shipping and ports), yang menjadi dasar terlaksananya pelayaran kedua negara. Lewat MoU itu nantinya Indonesia dan Brunei akan saling mengakui sertifikasi dan pelatihan untuk pelaut yang berasal dari kedua negara.

Ia bilang, konektivitas laut antara Indonesia dan Brunei juga telah diakomodasi dalam kerja sama sub regional Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).

Baca juga: Pengusaha Jasa Penyeberangan Keluhkan Adanya Pelayaran Jarak Pendek

Konektivitas itu telah membuka beberapa pelabuhan di Indonesia yaitu Balikpapan, Banjarmasin, Bitung, Jayapura, Makassar, Nunukan, Pantoloan, Parepare, Pontianak, Sorong, Tarakan, dan Ternate.

Sementara untuk pelaksanaan angkutan udara baik penumpang maupun barang, kata Budi Karya, kedua negara telah memiliki kesepakatan dalam kerangka kerja sama ASEAN Open Skies.

Kebijakan tersebut membuka Bandara Bandar Sri Begawan di Brunei Darussalam dan sejumlah bandara di Indonesia yaitu: Jakarta, Medan, Surabaya, Denpasar, dan Makassar, tanpa batasan frekuensi.

Sedangkan dalam lingkup kerja sama sub regional BIMP EAGA, juga telah disepakati pelaksanaan penerbangan tanpa batasan kapasitas dan frekuensi, yaitu antara Bandara Bandar Sri Begawan dengan sejumlah bandara di Indonesia, yaitu Makassar, Manado, Pontianak, Tarakan, Balikpapan, dan Solo.