Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Ingin BEI Jadi Platform Kredibel Buat Perdagangan Karbon

Kompas.com - 16/11/2021, 15:02 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pasar modal memainkan peran yang lebih besar dalam menurunkan emisi karbon.

Bendahara negara ini mengatakan, Bursa Efek Indonesia (BEI) bisa menjadi platform perdagangan karbon (carbon trading) yang kredibel sehingga diakui oleh dunia internasional.

"Dalam pengembangan karbon ini memulainya dengan pasar karbon. Kita tergantung pada Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menjadi platform sehingga perdagangan karbon jadi lebih kredibel dan diakui oleh dunia internasional," kata Sri Mulyani dalam CEO Networking 2021, Selasa (16/11/2021).

Baca juga: Ini Tanggal Berlaku Tarif Pajak Baru, dari PPN hingga Pajak Karbon

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, perdagangan karbon menjadi salah satu mekanisme yang ditempuh untuk menurunkan emisi karbon.

Selain lewat instrumen perdagangan, pihaknya juga menurunkan emisi karbon melalui instrumen non-perdagangan, yakni mengenakan pajak karbon dan result base statement yang diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Untuk ini kita akan memiliki instrumen seperti dari pajak, namun kita juga memiliki BLU BPDLH yaitu badan yang mengelola dana dalam rangka untuk mendukung perdagangan maupun non perdagangan dalam instrumen pengembangan karbon pricing," ucap Sri Mulyani.

Untuk tarifnya, akan melihat tarif di berbagai negara.

Penetapan tarif tidak bisa terlampau tinggi atau terlampau murah dari tarif negara lain agar tidak menimbulkan arbitrase.

Baca juga: Ini Langkah RI untuk Pangkas Emisi Karbon

Sementara saat ini, harga karbon di dunia relatif tidak seragam. Di Kanada misalnya, karbon dikenakan tarif sebesar 40 dollar AS dan akan naik menjadi 125 dollar AS dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun.

"Pelaku market di bursa tahu betul kalau terjadi perbedaan untuk sebuah komoditas yang sama pasti terjadi arbitrase, ini akan menguntungkan atau merugikan. Inilah yang akan menjadi fokus kita, jangan sampai Indonesia justru tidak bisa menjaga kepentingan kita pada saat harga karbon tidak sama," pungkas Sri Mulyani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com