Jokowi: Investasi Ngantri Masuk ke Pertamina-PLN, Tapi Birokrasinya Ruwet

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) yang terkesan lambat dalam merespons investasi yang datang ke kedua perusahaan pelat merah tersebut.

Menurutnya, banyak investasi yang mau masuk ke Pertamina dan PLN, tetapi tidak dieksekusi dengan cepat akibat birokrasi yang ruwet.

"Saya lihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina dan PLN ini ngantri banyak sekali. Tapi ruwet. Ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan di BUMN kita sendiri," ungkap Jokowi saat memberi pengarahan pada komisaris dan direksi PLN-Pertamina, Sabtu (20/11/2021).

Baca juga: Pertamina Targetkan Porsi Energi Terbarukan Jadi 17 Persen di 2030

Ia pun mengaku, sering kali ingin marah ketika melakukan tinjauan ke lapangan namun melihat sejumlah program atau proyek yang tak bisa ditangani dengan segera. Oleh sebab itu, dia minta komisaris dan direksi Pertamina-PLN bisa melakukan perbaikan.

"Saya ke lapangan, kadang-kadang ingin marah untuk sesuatu yang saya tahu itu sesuatu yang gampang, tapi kok sulit banget dilakukan, kok enggak jalan-jalan. Ini harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang bapak-ibu miliki," tegasnya.

Jokowi mengatakan, keputusan terkait investasi yang dijalankan memang ada di perusahaan, tapi pemerintah juga memiliki strategi besar untuk mendorong kemajuan negara. Maka, dalam hal ini penting antara profesionalisme dan kepentingan negara bisa berjalan beriringan.

Oleh karena itu, kata dia, jika ada suatu proyek yang akan dikerjakan, terlebih yang sifatnya penugasan, maka seluruh risiko, konsekuensi, dan kalkukasi dari proyek tersebut harus dilaporkan. Sehingga diharapkan dari proyek yang dikerjakan itu bisa mendukung rencana besar pemerintah.

"Juga kalau sudah ada rencananya, dan itu sudah kita sepakati, jangan di ulur (pengerjaannya)," imbuh Jokowi.

Menurut Jokowi, kesempatan investasi yang di Pertamina dan PLN akan terbuka lebar, jika para petinggi di dua BUMN tersebut mau membuka lebar-lebar pintu investasinya. Ia bilang, keterbukaan investasi ini yang diinginkannya, sekaligus tujuan dari terbitnya UU Cipta Kerja.

"Kesempatan investasi itu terbuka sangat lebar, kalau saudara-saudara terbuka, mau membuka pintunya (investasi) lebar-lebar. Keterbukaan itu yang saya inginkan," kata dia.

Baca juga: Bos PLN Sebut Tarif Listrik di Indonesia Paling Rendah se-Asia Tenggara

Salah satu proyek yang menjadi sorotan Jokowi adalah pembangunan kilang Grass Root Refinery (GRR) Tuban. Proyek ini dikerjakan oleh PT Pertamina (Persero) dan Rosneft Singapore Pte Ltd dengan membentuk perusahaan patungan PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia.

Menurutnya, proyek dengan nilai investasi Rp168 triliun itu berjalan lambat. Lantaran realisasinya baru mencapai Rp 5,8 triliun atau baru sekitar 3,5 persen dari tota investasi.

"Contohnya, bertahun-tahun yang namanya investasi Rosneft di Tuban. Sudah mulai memang, saya ngerti, tetapi Rosneft ingin cepat tapi kitanya enggak pengen cepat. Padahal ini investasinya gede sekali, tapi realisasi kira-kira baru Rp 5,8 triliun, itu 5 persen aja belum ada," ucap Jokowi.