Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Sederet Strategi Kemenhub Percepat Penggunaan Kendaraan Listrik

Kompas.com - 22/11/2021, 22:20 WIB
Yohana Artha Uly,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan pemerintah saat ini tengah aktif mendukung penggunaan kendaraan listrik untuk menekan emisi karbon di Indonesia.

Hal itu seiring dengan tren sejumlah negara di dunia yang berupaya memperbaiki perubahan iklim dan lingkungan dengan menekan polusi udara.

"Dari sektor Perhubungan, kami mendorong perubahan terhadap kendaraan bahan bakar fosil menjadi bahan bakar listrik,” ujar Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi dalam keterangannya, Senin (22/11/2021).

Baca juga: Soal Transisi Energi, Jokowi: Tarif Listrik Naik? Mau Mereka Nombokin Ini?

Ia mengatakan, hingga saat ini implementasi penggunaan kendaraan listrik dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

Pada beleid itu diatur bahwa implementasi penggunaan kendaraan listrik melalui tahapan awal pada kendaraan dinas operasional pemerintah pusat dan daerah, TNI serta Kepolisian, berlanjut ke angkutan umum massal.

Kemudian diterapkan pada BRT melalui program Buy The Service untuk angkutan umum perkotaan, lalu pada angkutan bandara, angkutan pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).

Budi mengatakan, dalam Perpres 55/2019 itu menyangkut percepatan baik produksi maupun penggunaan kendaraan listrik. Maka, Kemenhub pun menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.

Lewat penerbitan Permenhub 65/2020 maka diperbolehkan konversi kendaraan combustion engine ke kendaraan listrik, yang kemudian kendaraan tersebut dapat didaftarkan, sehingga legal.

"Sekarang tinggal bagaimana kita mempercepat penggunaan mobil dan motor, salah satu yang bisa kita dorong untuk percepatan penggunaan ini adalah kendaraan operasional pemerintah,” kata dia.

Menurut Budi, peta jalan (road map) penggunaan bus listrik dan kendaraan listrik untuk kepentingan pemerintah memang mendapat prioritas, karena besar kemungkinan masyarakat akan menggunakan kendaraan listrik setelah lembaga pemerintah lebih dahulu mengenalkannya kepada masyarakat.

Baca juga: Bos PLN Klaim Tarif Listrik RI Termurah se-ASEAN, Bagaimana Faktanya?

Ia mengungkapkan, saat ini sudah ada beberapa agen pemegang merk (APM) mobil listrik di Indonesia. Kini sudah ada 13 unit bus yang mengajukan uji tipe, bahkan salah satunya sudah dipakai oleh TransJakarta. Selanjutnya akan diterapkan ke PPD dan DAMRI

“Tahun depan rencananya kami juga akan menggunakan bus listrik untuk layanan Buy The Service di Surabaya sebanyak 2 koridor dengan 40 unit kendaraan, dan Bandung 1 koridor dengan 20 unit kendaraan," ujar dia.

Budi menambahkan, dalam upaya mendukung penggunaan kendaraan listrik, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk mendorong semua APM sepeda motor listrik agar memproduksi baterai dengan ukuran yang sama. Hal ini guna mempermudah masyarakat dalam penggunaan dan pengisian ulang baterai kendaraan.

Tak hanya itu, Kemenhub juga sedang membuat skema pembelian kendaraan listrik tanpa baterai yang ditujukan untuk penjualan kendaraan bermotor jenis sepeda motor. Harapannya, dengan penjualan sepeda motor listrik tanpa baterai dapat menurunkan harga jual sepeda motor sehingga dapat menarik daya beli masyarakat.

"Baterai sepeda motor listrik dapat disewa melalui penyedia layanan sewa baterai swap di mini market yang ada di wilayah Jabodetabek," pungkas Budi.

Baca juga: Gojek dan Perusahaan Luhut Siapkan Rp 17 Triliun untuk Kembangkan Kendaraan Listrik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com