Anggaran Melimpah, Pemda Justru Makin Lelet Belanja

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa belanja pemerintah daerah (pemda) terkontraksi -2,21 persen hingga Oktober 2021. Dari pagu Rp 1.223 triliun, belanja pemda baru mencapai Rp 689,7 triliun.

Belanja ini lebih rendah dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 705,34 triliun. Realisasi belanja tahun ini baru mencapai 56,36 persen. Padahal tahun 2021 tinggal satu bulan lagi.

"Realisasi belanja APBD memang mengalami perlambatan dan ini merupakan masalah yang cukup serius. Belanja turun 2,21 persen, pada saat pemerintah ingin melalukan dukungan terhadap pemulihan ekonomi melalui belanja baik pusat dan daerah," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (25/11/2021).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, belanja APBD yang baru terealisasi setengahnya berpotensi mengerek tinggi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di akhir tahun. Padahal, belanja tersebut harus dikeluarkan untuk pendidikan, kesehatan, dan belanja perlindungan sosial.

Baca juga: Jokowi Jengkel dengan Pemda yang Uangnya Banyak Nganggur di Bank

Per Oktober 2021, belanja perlindungan sosial justru -27,8 persen atau hanya Rp 7,25 triliun. Penyerapannya baru 0,6 persen terhadap APBD. Belanja perlinsos ini bahkan lebih rendah dibanding tahun lalu yang sebesar Rp 10,04 triliun.

Begitu juga belanja di bidang kesehatan. Belanja kesehatan -1 persen dengan realisasi sekitar Rp 113,09 triliun. Belanja di sektor ini baru mencapai 9,2 persen terhadap APBD.

"Nanti bulan Desember banyak terjadi pembayaran-pembayaran. Tapi ini masih merupakan Silpa yang cukup ajeg. Jadi ini menimbulkan suatu persoalan yang perlu dipecahkan bagaimana APBD yang kita berikan tidak berhenti dan kemudian menjadi dana yang disimpan di bank," beber Sri Mulyani.

Adapun dari yang terealisasi, belanja pegawai masih mendominasi keseluruhan belanja Pemda. Belanja pegawai mencapai lebih dari Rp 200 triliun, kemudian diikuti belanja barang sebesar Rp 178,41 triliun.

"Belanja daerah terkontraksi -2,21 persen dan dominasinya masih oleh belanja pegawai dan kemudian belanja barang," jelas Sri Mulyani.

Leletnya belanja Pemda ini membuat dana menganggur di bank kembali pada level yang tinggi mencapai Rp 226 triliun. Dana mengendap ini lebih tinggi dibanding posisi bulan Mei yang mencapai Rp 172 triliun, dan bulan Juli sebesar Rp 173 triliun.

"Kita harap Pemda bisa akselerasi karena ini sisa 1 bulan terakhir. Dan terkonfirmasi dana Pemda di bank mencapai Rp 226 triliun, ini tertinggi," pungkas Sri Mulyani.

Baca juga: Defisit APBN Rp 548,9 Triliun, Sri Mulyani: Jauh Lebih Baik dari Tahun Lalu