Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Ungkap Penyebab Pemda Lelet Belanjakan APBD

Kompas.com - 26/11/2021, 20:15 WIB
Fika Nurul Ulya,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, leletnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah (Pemda), kerap dipicu oleh masalah struktural hingga pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Usai Pilkada, belanja daerah kerap melambat lantaran adanya pimpinan baru. Sementara masalah struktural terjadi karena belanja daerah harus melewati beberapa prosedur. Seharusnya, prosedur belanja lebih simpel, utamanya ketika pandemi Covid-19.

"Ada kadang-kadang faktor karena adanya Pilkada, banyak pemerintah yang pimpinannya baru kemudian terjadi keterlambatan. Namun ada yang sifatnya agak struktural, itu tadi kapasitas dan kompetensi yang kita akan terus bantu melalui prosedur disimpelkan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (26/11/2021).

Baca juga: Kala Jokowi dan Sri Mulyani Kompak Kesal Belanja Pemda Selalu Lelet

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, halangan belanja Pemda juga sering terjadi dalam alokasi pembangunan fisik, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Sebab, pembangunan fisik membutuhkan perencanaan dan eksekusi yang memakan waktu relatif lama.

Maka itu, Sri Mulyani akan banyak mendorong belanja yang sifatnya teknis, misalnya untuk pendidikan. Belanja tersebut berupa menggaji guru, mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maupun menggaji tenaga kesehatan.

"Itu kita akan meyakinkan atau meminta supaya ditransfer tiap bulan, kemudian bisa dibayarkan kepada tadi, masing-masing penerimanya apakah sekolah, Puskesmas, atau kepada guru, atau kepada nakes," beber dia.

Adapun saat ini, belanja Pemda terkontraksi -2,21 persen hingga Oktober 2021. Dari pagu Rp 1.223 triliun, belanja pemda baru mencapai Rp 689,7 triliun.

Belanja ini lebih rendah dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 705,34 triliun. Realisasi belanja tahun ini baru mencapai 56,36 persen dari APBD padahal tahun 2021 tinggal satu bulan lagi.

Baca juga: Anggaran Melimpah, Pemda Justru Makin Lelet Belanja

Sri Mulyani menuturkan, pihaknya akan me-review belanja Pemda hingga akhir tahun.

"Kita akan terus lakukan review terhadap kenapa anggaran daerah itu sangat lambat atau dalam hal ini lambat untuk digunakan," ucap dia.

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, leletnya belanja Pemda membuat dana menganggur di bank kembali pada level yang tinggi mencapai Rp 226 triliun.

Dana mengendap ini lebih tinggi dibanding posisi bulan Mei yang mencapai Rp 172 triliun, dan bulan Juli sebesar Rp 173 triliun. Bila dana ini tidak segera digunakan, maka ekonomi tidak akan bergerak dan pemulihan terhambat. Sebab, sepertiga dana APBN disalurkan ke Pemda dalam bentuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

"Jadi kalau alokasinya yang sudah ditransfer ke daerah belum dibelanjakan, ini sebabkan daya dorong APBD dan APBN berkurang. Belanja tujuannya supaya kita memberi dorongan lebih besar bagi ekonomi untuk maju. Namun kalau dana tertahan di bank, uang itu tdk bisa gerakkan ekonomi," pungkas Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Minta Pemda Segera Gunakan Anggaran, tapi Jangan Boros...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com