Menhub Minta Layanan di Pelabuhan Tanjung Priok Dipercepat, Ini Caranya

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut integrasi data secara digital dapat mempercepat pelayanan kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. 

Ia bilang, melalui digitalisasi, diharapkan dapat meningkatkan daya saing pelabuhan nasional. Hal ini disampaikan Budi Karya saat meninjau langsung proses pelayanan dokumen Surat Penyerahan Petikemas (SP2) Bea Cukai, serta penerapan layanan Single Truck Identification Data (STID) di Pelabuhan Tanjung Priok. 

Dia mengatakan, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia dengan negara lain, maka perlu memberikan layanan kepelabuhanan yang lebih mudah, murah, dan cepat. 

“Kita ingin daya saing ini dapat ditunjukkan oleh Pelabuhan Tanjung Priok. Karena pelabuhan ini mengelola hampir 70 persen kegiatan ekspor-impor nasional,” kata Budi Karya dalam keterangannya, Sabtu (27/11/2021).

Baca juga: Menhub Ungkap Sederet Jurus Atasi Tumpahan Minyak di Laut

Dia mengungkapkan, sejumlah upaya yang tengah dilakukan diantaranya yaitu, mengintegrasikan data yang dimiliki Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut dan Kemenkeu melalui Ditjen Bea dan Cukai, melalui integrasi data dan digitalisasi pelayanan dokumen SP2 dan layanan STID di Pelabuhan Tanjung Priok. 

“Satu proses layanan yang sebelumnya dilakukan masing-masing, sekarang bisa dilakukan secara digital dan terintegrasi, sehingga lebih cepat dan mudah,” ucap Budi Karya.

SP2 merupakan dokumen yang harus diserahkan oleh pelaku usaha untuk mengeluarkan peti kemas dari dalam pelabuhan. Sementara, STID adalah identitas dari truk-truk yang terdata secara terpusat yang digunakan untuk melakukan transaksi gate in/out di semua terminal Pelabuhan. 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani, mengatakan, pihaknya siap untuk berkolaborasi dengan Kemenhub untuk mempermudah layanan kepelabuhanan.

Baca juga: Menhub Ajak Korea Selatan Bangun Infrastruktur Transportasi RI

Upaya pemerintah untuk meningkatkan layanan kepelabuhanan ini merupakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional (National Logistic Ecosystem/NLE). 

Melalui implementasi NLE, diharapkan layanan kepelabuhanan menjadi lebih efisien, terintegrasi, dan transparan. Dengan begitu, diharapkan biaya logistik dapat ditekan, sehingga dapat meningkatkan daya saing pelabuhan nasional dalam kegiatan ekspor-impor yang dapat mendongkrak perekonomian nasional. 

Tantangan transportasi kelautan

Budi Karya Sumadi juga mengatakan, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi yang besar di sektor transportasi laut. Hal itu mengingat 90 persen rute perdagangan dunia melalui laut, bahkan 40 persen diantaranya melewati wilayah Indonesia.

Baca juga: Menhub Minta INACA Dukung Transportasi Udara di Wilayah 3TP

Meski demikian, potensi yang besar itu dibarengi pula dengan sejumlah tantangan. Terdiri dari, disparitas atau kesenjangan ekonomi yang tidak seimbang antara kawasan barat dan timur Indonesia.

Selain itu, persoalan konektivitas di daerah terluar dan daerah perbatasan yang belum berkembang. Kondisi finansial di daerah terluar dan daerah perbatasan juga terkendala dengan kondisi finansial yang belum berkembang.

Tantangan lainnya yakni biaya logistik yang tinggi karena infrastruktur yang kurang memadai dan ketidakseimbangan kargo.

Kondisi-kondisi tersebut pada akhirnya membuat biaya hidup di daerah timur Indonesia lebih mahal karena sulitnya distribusi, yang berdampak pada tingginya harga kebutuhan pokok.