Soal Pajak Karbon, Anak Buah Sri Mulyani Sebut AS Malu dengan Indonesia...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, Amerika Serikat merasa malu dengan Indonesia.

Indonesia sebagai negara berkembang mampu mengeluarkan mekanisme harga karbon (carbon pricing) dan instrumen pajak karbon dalam reformasi perpajakannya di masa pandemi.

Sedangkan AS sebagai negara maju tidak memiliki mekanisme tersebut. Baru segelintir negara yang menetapkan pajak karbon.

Baca juga: Jokowi ke PM Inggris soal EBT: Kalau Hanya Ngomong Saja, Saya Juga Bisa

"Jadi mereka waktu kita ngobrol dengan mereka di (Washington) DC, IMF-World Bank meeting, ketemu di Glasgow, Roma, COP26, mereka malu. Wah Indonesia bisa keluar yang namanya pajak karbon," kata Febrio dalam webinar Presidensi G20 - Manfaat Bagi Indonesia dan Dunia di Jakarta, Senin (6/12/2021).

Febrio menuturkan, Indonesia termasuk negara berkembang yang lebih maju jika menyangkut isu perubahan iklim (climate change). Sebab, Indonesia berperan besar dalam pengurangan emisi karbon.

Apalagi saat ini, banyak efek dari perubahan iklim yang mulai dirasakan, seperti naiknya air laut hingga pemanasan global.

"Kita adalah di antara sedikit negara berkembang yang sudah punya cara berpikir yg lebih advance dalam konteks karbon pricing, makanya di UU HPP dikeluarkan pajak karbon. Enggak banyak negara berkembang yang punya pajak karbon, bahkan AS tidak punya pajak karbon," jelas Febrio.

Dia menjelaskan, keluarga mekanisme harga karbon dan pajak karbon merupakan hasil awareness masyarakat dan milenial di Indonesia. Sebab, Undang-Undang adalah produk politik yang pembentukannya berasal dari kultur masyarakat.

Baca juga: Menteri ESDM Paparkan Skema Pajak Karbon, Bagaimana Perhitungannya?

Kemudian, pemikiran masyarakat itu disuarakan dalam beberapa forum dunia, seperti COP26 dan KTT G20 yang terlaksana tahun depan.

"Kita enggak mau macam-macam dan main-main dengan climate change risks. Kita tahu dampaknya bagi masyarakat, ekonomi, terutama generasi penerus bangsa ini. Kita tunjukkan aksi nyata, dalam konteks transisi energi facing down coal (mengurangi penggunaan batu bara)," beber Febrio.

Adapun untuk fase awal, Indonesia sudah menyiapkan mekanisme transisi energi yang disebut dengan energy transition mechanism. Melalui mekanisme ini, Indonesia akan mengganti PLTU batu bara secara bertahap dan menggantinya dengan energi terbarukan.

"Kita akan facing down coal tapi at the same time, kita replace untuk renewable. Di sini mungkin agak rumit tapi enggak apa-apa kita akan coba dan kita kejar dalam jangka pendek. Kenapa? Karena memang itu komitmen kita sebagai bangsa muda dan milenial," pungkas Febrio.

Baca juga: Jokowi ke PM Inggris soal EBT: Kalau Hanya Ngomong Saja, Saya Juga Bisa