Menko Airlangga: Kebijakan Pemulihan Ekonomi Sudah Berada di Jalur yang Benar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyabut pemerintah sudah melakukan kebijakan ekonomi yang tepat selama pandemi  Covid-19.

Hal itu disampaikan Airlangga saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam the 2021 Annual Summit of the Partnership for Australia-Indonesia Research, Selasa (7/12/2021).

“Kita bersyukur bahwa pandemi telah terkendali saat ini. Berbagai kebijakan pemulihan ekonomi sudah berada di jalur yang benar sehingga perekonomian Indonesia dapat tumbuh positif," ujarnya dalam siaran per, Selasa.

"Semoga pada kuartal IV tahun ini dapat tercapai sekitar 3,7 persen hingga 4,0 persen,” sambungnya.

Baca juga: Soal Penempatan PMI, Menaker Nilai MoU dengan Malaysia Harus Segera Rampung

Airlangga juga menyebut beberapa sektor penting seperti manufaktur, pertambangan dan perkebunan telah pulih lebih awal.

Sementara itu, sektor pertanian dan real estate dinilai sudah menunjukkan ketangguhannya di masa pandemi Covid-19.

“Jika momentum ini bisa kita pertahankan, kita harapkan ekonomi Indonesia akan terus tumbuh sebesar 5,2 persen di tahun 2022,” kata dia.

Meski begitu, pemerintah mengakui pandemi Covid-19 telah menciptakan tantangan besar karena meningkatnya angka pengangguran.

Pada Agustus 2020, pandemi mengakibatkan sekitar 29,12 juta orang atau 14,28 persen penduduk usia kerja dikategorikan menganggur, tidak bekerja sementara, tidak masuk angkatan kerja, dan bekerja dengan pengurangan jam kerja.

Oleh karena itu, pemerintah memanfaatkan Program Kartu Prakerja. Program ini dinilai  bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi secara online.

Pemerintah juga mengatakan tujuan lain Program Kartu Prakerja adalah untuk menjaga daya beli masyarakat yang terkena dampak melalui bantuan sosial.

Sejak tahun 2020, jumlah penerima manfaat Program Kartu Prakerja sebanyak 11,4 juta orang dengan total insentif yang disalurkan sebesar Rp 25,1 triliun.

Baca juga: Ramai Seruan Boikot JNE, Ini Respons Manajemen