Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Akui Transisi Energi Butuh Biaya Besar

Kompas.com - 09/12/2021, 20:04 WIB
Ade Miranti Karunia,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

DENPASAR, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui upaya Pemerintah Indonesia melakukan transisi energi membutuhkan biaya yang besar.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Finance and Central Bank Deputies Meetings (FCBD) di Nusa Dua, Bali, Kamis (9/12/2021).

"Sektor forestry dan land use yang paling besar kontribusinya untuk menurunkan CO2, biaya untuk mencapai penurunan 41 persen hingga mencapai Rp 90 triliun. Sedangkan sektor yang paling penting kedua untuk menurunkan CO2 adalah transport dan energy, itu penurunannya bisa merupakan penurunan CO2 terbesar, namun biayanya mahal sekali Rp 3.500 triliun," ucapnya.

pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana mengalokasikan anggaran negara untuk program menuju transisi ekonomi hijau. Kemenkeu saat ini memiliki program seperti penanaman mangrove, perbaikan dari sisi land management, serta kerja sama dengan Kementerian KLHK dalam kehutanan dan sosial.

Baca juga: Meski Ada Pandemi, LPS Catat Jumlah BPR yang Ditutup Masih di Level Rata-rata

Selain itu, pemerintah juga membangun transportasi massal seperti lintas rel terpadu (LRT), moda raya terpadu (MRT), dan kereta cepat yang tujuannya tak lain untuk mengurangi emisi karbon. Begitu pula dengan pembangunan pembangkit energi hijau yang ramah lingkungan.

Menurut Sri Mulyani, saat ini energi yang paling besar dikonsumsi adalah listrik. Oleh karena itu pemerintah berupaya agar penggunaan batu bara untuk konsumsi listrik bisa dikurangi demi mencapai target emisi karbon nol persen.

"Sektor yang paling besar nilai investasinya adalah energi karena ini menyangkut kebutuhan listrik. Saat ini, penduduk Indonesia itu konsumsi listriknya sekitar 1.000 per watt per kapita. Ini masih jauh di bawah rata-rata. Kalau di negara-negara maju bisa lima kali lipatnya. Berarti Indonesia konsumsi listriknya itu akan naik," paparnya.

Selain mengalokasikan APBN untuk transisi energi hijau, pemerintah berupaya meraih pendanaan melalui kerja sama dengan swasta. Saat ini, Kemenkeu tengah mengkaji dan menyusun kebijakan yang sesuai.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo buka suara terkait transisi menuju energi baru terbarukan (EBT) yang akan berdampak pada kenaikan tarif listrik di Indonesia. Jokowi menyebut, harga listrik ramah lingkungan jauh lebih mahal dibandingkan listrik dari fosil batu bara.

Hal ini disampaikan di sela membuka acara the 10th Indonesia EBTKE ConEx 2021, Senin (22/11/2021).

"Tahun lalu sebetulnya sudah masuk ke tema ini, tetapi juga belum ketemu jurusnya seperti apa, scheme-nya seperti apa. Tahun ini lagi, dibicarakan lagi dan scheme-nya juga belum ketemu," kata Jokowi.

Baca juga: 3 Faktor yang Buat Pemerintah Yakin Realisasi Investasi 2022 Tembus Rp 1.200 Triliun

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com