Meski Cukai Rokok Naik 12 Persen, YLKI Desak Pemerintah Larang Jual Rokok Ketengan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi merespons terkait kenaikan cukai rokok tahun 2022, sebesar 12 persen.

Dia mengatakan, kenaikan cukai rokok patut diapresiasi. Apalagi disertai dengan penyederhanaan (simplifikasi) sistem cukai rokok.

Baca juga: Sri Mulyani Beberkan Alasan Pangkas Simplifikasi Tarif Cukai Rokok

Tulus menambahkan, secara paralel agar pengendalian rokok dengan instrumen cukai benar-benar efektif dengan tujuan untuk pengendalian konsumsi, maka harus disertai dengan upaya pembatasan dari sisi pemasaran rokok.

"Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah agar melarang penjualan rokok secara ketengan atau per batang. Sebab, penjualan rokok secara ketengan menjadi cara yang paling mudah bagi anak-anak dan remaja untuk membeli rokok," ujarnya secara virtual, Selasa (14/12/2021).

Baca juga: Cukai Rokok Elektrik Ikut Naik Tahun Depan, Ini Rinciannya

Dalam kesempatan itu, Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI) Aryana Satrya berpendapat, dengan diputuskannya kenaikan cukai rokok tersebut maka akan menghemat anggaran rumah tangga.

"Naiknya cukai rokok serta penyederhanaan sistem cukai yang diikuti naiknya HJE bisa memotivasi perokok untuk berhenti merokok sehingga keuangan rumah tangga untuk pemenuhan gizi keluarga tidak lagi dikorupsi oleh pengeluaran untuk rokok. Keluarga lebih sehat dan angka stunting bisa terus ditekan," kata Aryana.

Baca juga: Harga Rokok Naik Lagi, Sri Mulyani: Masih Lebih Rendah daripada Singapura dan Malaysia

Dampak konsumsi rokok multidimensi

Dia menambahkan bahwa dampak konsumsi rokok bersifat multi dimensi. Selain pada kesehatan, rokok juga berdampak buruk pada ekonomi keluarga, termasuk stunting hingga kemiskinan.

Hasil studi PKJS-UI tahun 2020, menunjukkan selain faktor teman sebaya, seorang anak terdorong untuk merokok karena harganya yang murah.

"Kami melihat kenaikan cukai rokok mendukung pencapaian target RPJMN Pemerintah Republik Indonesia tahun 2024 untuk menurunkan prevalensi perokok anak menjadi 8,7 persen serta menurunkan prevalensi stunting pada usia balita menjadi 19 persen," ucapnya.