JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ingin agar Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Hal ini bertujuan memudahkan masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak tanpa perlu membuat NPWP lagi.
Berita tersebut masuk ke deretan berita terpopuler di Money Kompas.com pada Rabu (15/12/2021) kemarin.
Berikut deretan berita terpopuler di Money Kompas.com:
1. NIK dan NPWP Berbeda, Sri Mulyani: Pusing Jadi Penduduk Indonesia
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ingin agar Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Hal ini bertujuan memudahkan masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak tanpa perlu membuat NPWP lagi.
"Jadi NIK itu unik dan terus dipakai sejak lahir sampai meninggal. Tidak perlu setiap urusan nanti, KTP nomornya lain, paspor lain, pajak lain, bea cukai lain. Pusing lah jadi penduduk Indonesia itu," kata Sri Mulyani dalam sosialisasi UU HPP, Selasa (15/12/2021).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, penggunaan NIK sebagai NPWP untuk menciptakan kesederhanaan. Setidaknya dalam urusan perpajakan, warga tidak lagi ruwet mendaftar dan memiliki nomor yang berbeda.
Simak selengkapnya di sini
2. Kala Jokowi Mendadak Telepon Mendag soal Impor Bawang Putih Saat Panen
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendadak menelepon Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi di sela dialog bersama petani pada Selasa (14/12/2021).
Ini terjadi ketika petani mengeluhkan adanya impor bawang putih ketika panen. Keluhan petani tersebut disampaikan langsung di hadapan Jokowi.
“Nganu, Pak, wayah panen bawang putih, Pak, dikurangi impore Pak, kersane gentian saged mlebet ten (supaya bisa dapat giliran masuk ke) pasar Jakarta, Pak. Ten mriki kan sumbere (di sini kan sumbernya) bawang putih, Pak,” kata seorang petani ketika berdialog dengan Jokowi.
“Bar panen malah impor (setelah panen justru impor)?” sambut Jokowi dengan pertanyaan untuk mempertegas keluhan petani.