Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Tidak Ingin Aset Negara Jadi Beban

Kompas.com - 17/12/2021, 17:35 WIB
Fika Nurul Ulya,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak ingin aset negara membebani keuangan negara. Hal itu ia sampaikan saat meresmikan aset kelolaan LMAN, Dhanadyaksa Dipatiukur menjadi ruang kerja bersama (co-working space) di Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/12/2021).

Aset eks-Pertamina yang sebelumnya hanya berupa gedung tua itu kini bisa disewakan kepada masyarakat, mulai dari anak-anak muda yang hendak memulai startup, hingga ruang bersama untuk para seniman baru.

Gedung ini kata Sri Mulyani, menjadi tempat berbagi ide dan membangun komunitas kreatif bagi anak-anak muda.

"Dengan mengucapkan bismillah saya akan menyampaikan Dhanadyaksa Dipati Ukur sebuah aset properti LMAN dengan ini untuk bisa dimanfaatkan oleh publik," ketika meresmikan aset tersebut di Bandung, Jumat (17/12/2021).

Baca juga: Omicron Masuk RI, Pengusaha Berharap Pemerintah Tak Perketat PPKM

Sri Mulyani senang bangunan tua yang berubah menjadi co-working space ini menjadi ruang berbagi kreativitas bagi anak-anak muda yang baru lulus kuliah.

Kumpulan anak muda itu kemudian menjadi komunitas dan saling berkolaborasi. Lalu, menciptakan simbiosis mutualisme dan saling memanfaatkan, sehingga terjadi multiplier effect bagi ekonomi.

"Bayangkan banyak mahasiswa kita yang muda-muda ini they are eager to start business, mereka enggak melihat risiko, yang mereka lihat adalah pikiran mereka. They want to create dan kita berikan tempat seperti ini, and then programnya," beber Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, aset-aset negara memang harus ditransformasi dan dikelola dengan baik untuk warga sekitar. Aset negara tidak boleh hanya menjadi gedung tua dan kosong, ketika banyak UMKM dan anak muda yang membutuhkan tempat berkreasi.

Untuk itu dia meminta lembaga manajemen aset negara, LMAN, bersama dengan Ditjen Kekayaan Negara (DJKN), menjadi manager aset yang tidak hanya merasa memiliki, tapi mengubah aset menjadi aset produktif.

Baca juga: Sri Mulyani Tak Ingin APBN Jadi Sumber Masalah Usai Tangani Pandemi Covid-19

Produktif bukan hanya menghasilkan uang, tapi membuat masyarakat berkreasi, menciptakan aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan kegiatan lainnya yang tidak ternilai harganya (priceless).

"Kita harus gelisah kalau hanya lihat sepenggal aset yang hanya berdiri di situ saja. Belum lagi kalau dia require a lot of money untuk menjaga dan tidak generate manfaat apapun. Itu yang harus buat kita gelisah," ucap Sri Mulyani.

Bendahara negara ini tidak ingin aset negara hanya menjadi liabilitas dalam neraca keuangan. Sebab, aset sebagai liabilitas hanya membebani keuangan negara dan membebani ekonomi. Aset tersebut harus berubah menjadi aset yang bernilai tambah.

Dia menyadari, menjaga aset negara yang berlimpah tidaklah gratis. Negara memerlukan dana untuk menjaga dan mengelolanya. Apalagi, aset negara tersebar di penjuru negeri. Jika tidak dikelola dengan baik, aset-aset tersebut diserobot pihak tidak bertanggung jawab alias mafia tanah.

Lebih lanjut dia berharap, pemanfaatan aset di wilayah Bandung ini menjadi contoh bagi kementerian/lembaga atau pemerintah daerah (Pemda) di wilayah lain.

"Apalagi aset tanah dan gedung. Kalau kita tidak gunakan, apalagi di tempat sangat mentereng dan bagus, orang selalu bergumam kalau bangunan pemerintah mengganggu pemandangan saja," tandas Sri Mulyani.

Baca juga: Lani Darmawan Resmi Pimpin CIMB Niaga

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com