Menko Perekonomian Paparkan Peran Pemerintah pada 3 Sektor Penting Selama 2021

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto memaparkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan tiga sektor penting selama 2021.

"Pertama pada sektor kesehatan. Upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 terus menghasilkan dampak positif," kata Airlangga, dikutip dari keterangan pers resminya, Rabu (22/12/2021).

Dampak positif itu, lanjut dia, dibuktikan dengan adanya penurunan kasus Covid-19 jika dibandingkan puncak gelombang pandemi pada Juli 2021. Diketahui, per Selasa (21/12/2021), kasus konfirmasi Covid-19 di Indonesia mencapai 216 kasus.

Sama halnya dengan vaksinasi Covid-19 yang masih terus diakselerasi hingga saat ini. Tercatat, per Selasa (21/12/2021), vaksinasi dosis pertama telah mencapai 152,6 juta dosis atau 73,4 persen dan vaksinasi dosis kedua telah mencapai 107,7 juta dosis atau 51,8 persen.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 113 Juta Jiwa di Akhir 2021

“Meski demikian, kami tetap harus waspada dan menjaga agar di Indonesia tidak terjadi gelombang Covid-19 ketiga akibat adanya varian Omicron,” ucap Airlangga.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam webinar Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) bertema “Peran Komnas HAM Terkait Dampak Pandemi Covid-19 terhadap HAM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”, Rabu.

Dalam kesempatan itu, Airlangga menjelaskan, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dilakukan pemerintah selalu mengedepankan dan mengutamakan HAM.

Penerapan HAM itu dilakukan dengan prinsip nondiskriminasi no one left behind, sesuai dengan tujuan ketiga Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu “Kehidupan Sehat dan Sejahtera”.

Baca juga: Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

“Pemerintah akan terus mengoptimalisasikan upayanya terkait dengan kesehatan dan PEN dengan prinsip no one left behind. Jadi, tidak ada yang ketinggalan karena semua mendapatkan fasilitas,” jelas Airlangga.

Terhadap masyarakat yang rentan, lanjut dia, pemerintah juga telah memberikan perlindungan sosial sehingga mereka mendapatkan penghidupan yang layak.

Setelah penanganan pandemi, sektor selanjutnya adalah perbaikan perekonomian melalui program PEN.

Airlangga menyebut, realisasi PEN diklaim mampu menjadi bantalan sosial melalui prioritas program perlindungan sosial, dukungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan penciptaan lapangan kerja melalui program padat karya.

Baca juga: Menko Airlangga Pesimistis Anggaran PEN Bisa Terserap 100 Persen

Ia pun berharap program perlindungan sosial dapat mempertahankan daya beli masyarakat rentan dan miskin melalui bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, Kartu Prakerja, Dana Desa (DD), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk pedagang kaki lima dan warung (BT-PKLW).

“Pada 2021, pemerintah juga menyiapkan program untuk menangani kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten dari tujuh provinsi. Untuk tahun depan, targetnya di 212 kabupaten dan kota. Sementara itu, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai nol persen pada 2024,” ujarnya.

Adapun untuk sektor ketiga, yaitu ketahanan pangan nasional. Airlangga mengatakan bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi sektor ini.

Kebijakan tersebut, kata dia, di antaranya penyederhanaan perizinan di bidang pertanian, pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN), sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk distribusi pangan, pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan program lain untuk menguatkan ketahanan pangan domestik selama pandemi dan masa mendatang.

Baca juga: Lewat Irigasi, Kementan Bantu Petani Tasikmalaya Wujudkan Ketahanan Pangan

Tak lupa, Airlangga menyampaikan apresiasi pemerintah kepada Komnas HAM. Pasalnya, komisi nasional ini dianggap telah menjadi mitra yang membantu memberikan masukan terkait SDGs dan HAM dalam penanganan Covid-19.

Lebih lanjut, dia berharap bahwa ikhtiar pemerintah dalam menangani pandemi, memulihkan ekonomi nasional, dan menjaga berbagai target SDGs bisa terus dipertahankan.

"Apalagi saat ini Indonesia memegang Presidensi Group of Twenty (G20) atau forum kerja sama multilateral hingga satu tahun ke depan,” ucap Airlangga.