Sepak Terjang Serikat Pekerja Pertamina: Ancam Mogok hingga Pernah Tolak Ahok

KOMPAS.com - Serikat pekerja PT Pertamina (Persero) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengancam melaksanakan aksi mogok kerja mulai 29 Desember 2021 hingga 7 Januari 2022.

Selain berencana mogok kerja, FSPPB juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir memecat Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, sosok yang namanya masuk dalam daftar wanita paling berpengaruh versi Majalah Forbes.

Alasan rencana mogok adalah soal pemangkasan gaji yang dilakukan manajemen Pertamina. Yang dipersoalkan pekerja adalah pemangkasan gaji justru dilakukan ketika perusahaan membukukan kinerja positif.

Situasi pandemi Covid-19 dan diberlakukannya kebijakan bekerja dari rumah (work from home) tidak bisa jadi alasan pemotongan penghasilan para karyawan.

Baca juga: Ancaman Mogok Kerja Sukses, Pertamina Batalkan Potong Gaji Karyawannya

FSPPB sendiri merupakan organisasi karyawan yang cukup berpengaruh di tubuh Pertamina. Tercatat, serikat pekerja ini juga terlibat dalam pasang surut jalannya BUMN migas tersebut.

Berikut berbagai sepak terjang FSPPB yang sempat mengemuka ke publik.

1. Tolak Ahok

Saat Basuki Tjahadja Purnama alias Ahok ditunjuk menjadi Komisaris Pertamina, FSPPB adalah pihak di barisan terdepan yang secara tegas menolaknya. 

Presiden FSPPB Arie Gumilar mengatakan bahwa Ahok adalah tokoh yang kesohor kerap membuat kegaduhan sehingga tidak pantas di PT Pertamina (Persero). FSPPB juga membentangkan spanduk penolakan di kantor Pertamina. 

Kata dia, dengan karakter demikian, Ahok tidak cocok menjabat di Pertamina. Sebab, pekerjaan mengatur perusahaan energi ini tidak gampang dan memerlukan konsentrasi tinggi.

Baca juga: Tiga Tahapan Pertamina Hapus BBM Premium dan Pertalite, Diganti Pertamax

2. Segel kantor komisaris

FSPPB juga pernah menyegel kantor Komisaris Pertamina. Hal itu buntut dari pemberhentian Direktur Utama Pertamina. 

Penyegelan dilakukan pada 1 Maret 2017 silam. Kantor yang disegel adalah ruang milik Komisaris Utama Tanri Abeng serta Komisaris Archandra Tahar dan Edwin Hidayat Abdullah.

"Jika kantor mereka ingin dibuka, mereka harus bertemu dengan kami apakah itu Komut apakah Wakomut. Kalau mereka maksa untuk masuk, silahkan saja kami akan kunci dari luar, kita segel," kata Ketua Dewan Pembina FSPPB Ugan Gandar dikutip dari Kontan. 

3. Tolak pengangkatan Dwi Soetjipto sebagai dirut

Saat Menteri BUMN Rini Soemarno mengangkat Dwi Soetjipto sebagai Dirut Pertamina, FSPPB meresponnya dengan penolakan. 

Presiden FSPPB saat itu, Ugan Gandar menegaskan pihaknya tak setuju jika Dwi Soetjipto jadi Direktur Utama Pertamina yang baru. Menurut Ugan Dwi tak mempunyai latar belakang ilmu migas.

Baca juga: Redam Ancaman Mogok Kerja, Ahok Pastikan Rencana Pemotongan Gaji di Pertamina Batal

Ugan menjelaskan walaupun Dwi mempunyai ilmu dan pengalaman manajemen di sektor kimia, namun dunia migas adalah hal yang berbeda. Ugan memaparkan banyak masalah yang harus dihadapi Dwi saat menjadi Direktur Utama Pertamina.