Soal Truk ODOL, YLKI Minta Presiden Jokowi Turun Tangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengungkapkan, pihaknya banyak menerima laporan baik dari masyarakat, pengguna jalan, Jasa Marga, jasa pelabuhan, hingga Dharma Lautan terkait kendaraan berat/truk yang memiliki kelebihan dimensi dan kapasitas alias Over Dimension Over Loading (ODOL).

Untuk itu, Tulus meminta hal itu agar menjadi perhatian oleh Presiden RI Joko Widodo. Pasalnya, kebijakan Zero ODOL yang dirancang sejak 2018 telah mengalami penudaan dalam pelaksanaannya selama enam kali.

“YLKI banyak menerima pengaduan tentang dampak negatif truk ODOL. Kami berharap, Presiden Joko Widodo mengambil alih pelaksanaan Zero ODOL, inisiatif penertiban kubikasi dan muatan truk angkut barang,” kata Tulus melalui siaran pers, Jumat (24/12/2021).

Baca juga: Jelang Libur Akhir Tahun, Angkutan ODOL yang Lintasi Tol Japek Akan Kena Sanksi

Tulus mengungkapkan, hingga saat ini pelaksanaan Zero ODOL sudah tertunda hingga enam kali, dan Kementerian Perhubungan mematok 2023 sebagai awal pelaksanaan kebijakan Zero ODOL.

Sebelumnya, muncul pestisi yang meminta agar polisi tak segan menilang armada truk ODOL yang menimbulkan ketidaknyamanan pengguna jalan.

Petisi juga menyebut, adanya armada truk setiap harinya memuat galon isi ulang hingga 1.100 hingga 1.200 galon di sepanjang jalur vital Sukabumi-Bogor-Jakarta. Padahal, idealnya truk tersebut hanya dibolehkan mengangkut maksimal 500 galon.

Di sisi lain, Tulus menyoroti adanya keinginan Asosiasi Perusahaan Air Minum, yang menginginkan pemberlakuan kebijakan Zero ODOL ditunda kembali hingga 2025. Menurut dia, keinginan seperti itu tidak mengindahkan kepentingan masyarakat umum.

“Aspadin sudah berkali-kali meminta ditunda terus. Aspadin apa tidak mikir, truk ODOL sudah merusak jalan tol dan arteri. Alasan mereka hanya kedok saja,” ujar Tulus.

Menurut Tulus, penundaan larangan truk ODOL adalah isyarat kemunduran dalam kehidupan bernegara. Bila terus terjadi, pemerintah bisa dianggap mengabaikan aspek keamanan dan keselamatan pengguna jalan dan fasilitas jalan raya.

“Saya menduga penundaan yang kebijakan ini permainan karena para pengusaha truk ODOL banyak backing dari oknum pejabat, sehingga susah dilarang,” katanya.

Hal senada disampaikan oleh Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel, Ahmad Safrudin. Ia meminta Presiden Jokowi untuk memberikan dukungan kepada Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan kebijakan Zero ODOL.

“Presiden bisa meminta jajarannya untuk mendukung Kemenhub, termasuk meminta Kepala Polri agar memerintahkan unit polisi lalu lintas untuk tegas menilang truk barang yang beroperasi dengan kubikasi dan muatan berlebih,” ungkap Ahmad.

Baca juga: Perusahaan Tommy Soeharto Bangun Rest Area Khusus Truk di Karawang