Buwas Sebut Pemerintah Masih Punya Utang ke Bulog Rp 4,5 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso (Buwas) menyebut bahwa pemerintah masih memiliki utang kepada Perum Bulog sekitar Rp 4,5 triliun.

Utang merupakan akumulasi dari permintaan pemerintah kepada Bulog untuk menyalurkan bantuan beras PPKM, termasuk program bantuan sosial beras sejahtera (Bansos Rastra).

"Memang, ada beberapa utang negara kepada kita di antaranya adalah masalah bantuan beras PPKM, termasuk Bansos Rastra yang lalu. Memang, utangnya hampir Rp 4,5 triliun," ujarnya dalam konferensi pers Kecukupan Stok Beras Nasional Jelang Tahun Baru, di Jakarta, Selasa (28/12/2021).

Baca juga: IKAPPI Beberkan Penyebab Harga Cabai Rawit Tembus Rp 100.000 Per Kg

Adapun dana yang dipakai Bulog untuk menyalurkan beras tersebut merupakan dana yang berasal dari bank. Oleh karena itu, Buwas khawatir bunga pinjamannya dari bank akan semakin besar.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah segera membayar utang kepada Bulog. Dengan begitu, Bulog bisa melunasi utang ke bank. Namun jika pemerintah tidak memberikan dana ke Bulog, Buwas khawatir dampak akan merembet ke belanja cadangan beras pemerintah (CBP).

"Sedangkan, Bulog ini membelanjakan CBP (cadangan beras pemerintah) dengan dana utang. Tentunya efeknya adalah berkaitan dengan masalah gula. Semakin utang ini tidak terbayarkan oleh Bulog ke bank maka semakin besar bunganya," ucapnya.

Buwas mengtakan, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum dapat membayarkan utang tersebut kepada Bulog. Sebab, Menkeu masih menantikan regulasi Menteri Sosial yang mesti diubah.

Baca juga: Kebutuhan Uang Tunai Selama Libur Natal dan Tahun Baru Diprediksi Capai Rp 115,2 Triliun

"Kita sudah melakukan bayar-bayar karena ada beberapa peraturan menteri yang harus diubah, Menteri Sosial. Sampai saat ini, negara melalui Menteri Keuangan sudah siap membayar hanya persoalannya persyaratannya belum tercukupi karena ada peraturan menteri yang harusnya diubah. Sampai saat ini belum ada perubahan, jadi itu tidak bisa disalurkan atau dibayar," katanya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Perum Bulog telah menyalurkan bantuan beras PPKM kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak total 28,8 juta orang di seluruh Indonesia.

Kemudian di tahun kedua, Bulog sudah menggelontorkan beras fortivit kepada 7 Provinsi untuk 2.150 balita sebagai upaya pemerintah menurunkan prevalensi stunting. Tak hanya itu, Bulog juga menyalurkan beras tanggap darurat sebanyak 8.500 ton sepanjang 2021.

Baca juga: Aliansi Pekerja SPBU: Aneh, Gaji Karyawan Pertamina Sampai Rp 70 Juta tapi Masih Mogok Kerja