Pembangunan Ibu Kota Negara di Kaltim Harus Membuka Kesempatan Kerja bagi Warga Sekitar

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menyatakan, pembangunan IKN harus memberikan kesempatan kerja untuk warga sekitar.

Anggota pansus RUU IKN, G. Budisatrio Djiwandono berpendapat, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang membuat sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Timur (Kaltim) turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN, khususnya dalam pengembangan dan pengelolaan.

"Anak-anak Kaltim hebat-hebat, tapi yang sangat dibutuhkan adalah kesempatan. Perlu ada kebijakan afirmatif bahwa memang ada kekhususan bagi SDM Kaltim untuk dipersiapkan untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan IKN," kata Budisatrio dalam konsultasi publik Pansus RUU IKN, Selasa (11/1/2022).

Baca juga: Pansus Ibu Kota Negara Baru Anggap Pertambangan Ilegal di Kaltim Jadi Ancaman

Budi menuturkan, keterlibatan masyarakat daerah dalam pembangunan IKN juga turut disuarakan oleh masyarakat adat di berbagai forum. Mereka meminta SDM berkualitas di daerahnya berpartisipasi dalam membangun, mengelola, dan memimpin pembangunan.

Untuk itu, SDM daerah mesti dipersiapkan agar tidak kalah saing dengan SDM dari kota-kota besar. Tujuannya agar manfaat pemindahan IKN juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar, membuka lapangan kerja, dan membuka sektor ekonomi.

"Pembangunan IKN harus benar-benar dirasakan manfaatnya khususnya untuk masyarakat Kaltim dan tidak kalah penting adalah persiapan SDM. Mereka jadi bagian yang nanti akan mengelola atau memimpin IKN," ucap dia.

Selain soal SDM, pria yang juga menjadi anggota DPR Fraksi Partai Gerindra ini mengutarakan dua hal kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Focus Group Discussion (FGD).

Baca juga: IHSG Melemah di Sesi I Perdagangan, Investor Asing Lepas Saham BUKA, BNBA, dan ISAT

Dia meminta, pembangunan IKN tidak hanya fokus di wilayah seluas 256.142 hektar saja. Pembangunan harus masif menyasar daerah sekitar Kalimantan Timur, yang notabene menjadi daerah penyangga seperti Balikpapan, Samarinda, Mahakam Hulu, dan Penajam Paser Utara.

Apalagi dia melihat, masih ada beberapa desa di wilayah Penajam belum teraliri listrik dan mendapat akses air bersih.

"Kita bicara lingkungan hidup. Kita tahu kekayaan Kaltim itu adalah lahannya, hutannya, lautnya, tapi kita juga tahu tantangan yang menghantui di Kaltim, permintaan SDA migas dan batu bara sudah berakibat pada kerusakan degradasi lahan-lahan di Kaltim," tandas Budi.

Baca juga: DPR Sebut Pengadaan Lahan Jadi Masalah Utama Pembangunan Ibu Kota Baru