Sri Mulyani Berencana Gunakan Anggaran PEN Rp 178 Triliun Buat Pemindahan IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal menggunakan sebagian dana dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 untuk pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru di tahap awal.

Adapun dana yang digunakan mencapai Rp 178,3 triliun yang masuk dalam klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi. Anggaran PEN 2022 sendiri mencapai Rp 455,62 triliun yang terdiri dari tiga klaster.

"Kalau PUPR waktu itu menyampaikan akan membuat (akses) jalannya (di IKN), itu kalau memang bisa eksekusi di 2022 maka akan bisa kita anggarkan di Rp 178 (triliun) ini," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Baca juga: Sri Mulyani Pakai Dana PEN Buat Pindahkan Ibu Kota, DPR: Jangan Langgar Aturan...

Bendahara negara ini menganggap, pembangunan IKN menjadi salah satu program yang bisa mengabsorsi dana PEN secara optimal. Apalagi alokasi sebesar Rp 178,3 triliun tersebut belum dispesifikasi untuk apapun.

"Makanya di pemulihan ekonomi, penguatan ini kita harus betul-betul pragmatic, mana yang bisa jalan. Makanya kemarin saya buat statement untuk IKN, ini termasuk yang akan bisa dimasukkan dalam klaster ini kalau kementerian terkaitnya siap," ucap Sri Mulyani.

Kendati demikian, wanita yang karib disapa Ani ini menuturkan, anggaran tersebut baru bisa digunakan jika kementerian teknis yakni Kementerian PUPR sudah siap mengeksekusi.

Baca juga: Sri Mulyani Putar Otak, Siapkan Tunjangan Tambahan PNS yang Pindah Kerja ke IKN Baru

Di sisi lain dia menyadari, masyarakat masih dalam situasi pandemi Covid-19 dan Indonesia masih dalam rangka pemulihan ekonomi. Selain menyiapkan anggaran IKN, dua hal itu akan tetap menjadi perhatian utama.

Pemerintah kata Sri Mulyani, akan menyisir proyek mana saja dalam pembangunan IKN yang masuk spesifikasi pemulihan ekonomi sehingga konteks anggaran PEN tetap sebagai akselerasi pemulihan.

"Itu yang akan kita coba lakukan, jadi di Rp 178 (triliun) kita akan lihat kesiapan K/L-nya, kemampuan untuk eksekusinya, dan dampak ekonominya yang paling optimal sehingga kita berikan prioritas untuk bisa gunakan Rp 178 triliun," tandas Sri Mulyani.

Baca juga: Gelar Sidang Paripurna, DPR RI Setujui RUU IKN Jadi Undang-Undang