Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Bakal Buat BLU Batu Bara untuk Permudah PLN, Erick Thohir: Ya, Kami Akan Ikuti

Kompas.com - 19/01/2022, 18:30 WIB
Yohana Artha Uly,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membentuk badan layanan umum (BLU) yang membawahi sektor batu bara. Hal ini untuk bisa memfasilitasi PT PLN (Persero) membeli batu bara dengan mengikuti pergerakan harga pasar.

Selama ini, PLN membeli batu bara dengan skema domestic market obligation (DMO) yakni seharga 70 dollar AS per metrik ton.

Maka artinya akan ada selisih harga ketika PLN membeli sesuai harga pasar yang saat ini lebih tinggi dari DMO.

Baca juga: Nasib PLN Batubara Diputuskan Tahun Ini, Dimerger atau Dibubarkan

Rencananya, perusahaan batu bara wajib membayarkan pungutan kepada BLU, lalu pungutan itu digunakan sebagai kompensasi untuk selisih harga yang dikeluarkan oleh PLN karena membeli batu bara dengan harga pasar.

Adapun rencana perubahan skema tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Soal Pembubaran PLN Batubara, Kementerian BUMN: Supaya Pengadaan Batu Bara Efisien

Terkait hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, rencana pembuatan BLU batu bara menjadi pembahasan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian ESDM.

Oleh sebab itu, pihaknya memastikan akan mengikuti kebijakan yang diputuskan.

"Jadi kalau kami dari kementerian BUMN dan PLN hanya mengikuti kebijakan itu," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Rabu (19/1/2022).

Baca juga: Luhut Minta Erick Thohir Bubarkan PT PLN Batubara

Soal skema pembelian batu bara oleh PLN

Menurutnya, pembahasan mengenai pengadaan pasokan batu bara PLN pernah ia ikuti pada Januari 2021 lalu. Saat itu, memang belum ada pembahasan mengenai BLU, melainkan pembelian batu bara masih mengikuti DMO namun dapat disesuaikan jika harga pasar di bawah DMO.

Selain itu, kontrak pembelian dari perusahaan batu bara akan dilakukan jangka panjang seperti 3-5 tahun, namun harga pembeliannya bisa dievaluasi setiap tahun.

"Maka kalau memang ternyata ada BLU ya kami PLN mengikuti, tapi kalau tidak ada BLU ya kita kembali ke rapat Januari 2021," kata dia.

Baca juga: Permintaan Batu Bara Turun, Ekspor Desember Terkoreksi 2,04 Persen

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Gas Murah Dinilai ‘Jadi Beban’ Pemerintah di Tengah Konflik Geopolitik

Program Gas Murah Dinilai ‘Jadi Beban’ Pemerintah di Tengah Konflik Geopolitik

Whats New
Catatkan Kinerja Positif, Rukun Raharja Bukukan Laba Bersih 8 Juta Dollar AS pada Kuartal I-2024

Catatkan Kinerja Positif, Rukun Raharja Bukukan Laba Bersih 8 Juta Dollar AS pada Kuartal I-2024

Whats New
Luhut Sambangi PM Singapura, Bahas Kerja Sama Carbon Capture Storage dan Blue Food

Luhut Sambangi PM Singapura, Bahas Kerja Sama Carbon Capture Storage dan Blue Food

Whats New
Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo, Rasio Utang Pemerintah Ditarget Naik hingga 40 Persen

Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo, Rasio Utang Pemerintah Ditarget Naik hingga 40 Persen

Whats New
Revisi Aturan Impor Barang Bawaan dari Luar Negeri Bakal Selesai Pekan Ini

Revisi Aturan Impor Barang Bawaan dari Luar Negeri Bakal Selesai Pekan Ini

Whats New
Pacu Kontribusi Ekspor, Kemenperin Boyong 12 Industri Alsintan ke Maroko

Pacu Kontribusi Ekspor, Kemenperin Boyong 12 Industri Alsintan ke Maroko

Whats New
Uji Coba Bandara VVIP IKN Akan Dilakukan pada Juli 2024

Uji Coba Bandara VVIP IKN Akan Dilakukan pada Juli 2024

Whats New
Menteri Basuki Bakal Pindah ke IKN Juli 2024 dengan 2 Menteri Lain

Menteri Basuki Bakal Pindah ke IKN Juli 2024 dengan 2 Menteri Lain

Whats New
Harga Emas Dunia Stabil di Tengah Meredanya Konflik Timur Tengah

Harga Emas Dunia Stabil di Tengah Meredanya Konflik Timur Tengah

Whats New
Pemerintah Susun Rancangan Aturan Dana Abadi Pariwisata, untuk Apa?

Pemerintah Susun Rancangan Aturan Dana Abadi Pariwisata, untuk Apa?

Whats New
Soal Wajib Sertifikat Halal di Oktober, Kemenkop-UKM Minta Kemenag Permudah Layanan untuk UMKM

Soal Wajib Sertifikat Halal di Oktober, Kemenkop-UKM Minta Kemenag Permudah Layanan untuk UMKM

Whats New
Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Kerja Sama dengan Israel

Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Kerja Sama dengan Israel

Whats New
Nasabah Bank Jago Bertambah 3 Juta Setiap Tahun

Nasabah Bank Jago Bertambah 3 Juta Setiap Tahun

Whats New
RUPST MPXL Sepakati Pembagian Dividen dan Tambah Komisaris

RUPST MPXL Sepakati Pembagian Dividen dan Tambah Komisaris

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com