Erick Thohir Bicara soal Subsidi Listrik, Soroti Adanya Mafia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyoroti mafia-mafia yang mengambil keuntungan di balik subsidi listrik. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pemetaan agar subsidi lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Kita lakukan mapping ini supaya ke depan bisa menggambarkan secara riil mana masyarakat yang perlu disubsidi, mana yang tidak perlu disubsidi," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Rabu (19/1/2022).

Erick mengatakan, pandemi Covid-19 telah membuat defisit APBN semakin lebar. Maka dari itu anggaran yang digelontorkan untuk kebutuhan subsidi pun harus tepat sasaran sehingga bisa lebih efisien.

Baca juga: Berlaku 1 April 2022, Pajak Karbon Bakal Kerek Tarif Listrik?

"Dari KPK dan DPR selalu menekankan bagaimana (subsidi) bisa masuk langsung ke rakyatnya. Kami, PLN mendukung yang bisa subsidi langsung tanpa melibatkan BUMN, saya rasa kami di BUMN malah sangat mendukung itu," ungkap dia.

"Tapi tentu harus dipastikan memang bahwa masyarakat kaya atau masyarakat mampu ya tidak perlu disubsidi, yang perlu disubsidi ya memang yang perlu disubsidi," lanjut mantan Bos Inter Milan itu.

Di sisi lain, Erick menilai, lewat pengembangan digitalisasi di PLN maka akan membuka wilayah abu-abu dalam sistem penyaluran subsidi listrik. Lantaran menurut dia, selama ini subsidi listrik seringkali dimanfaatkan oleh mafia.

"Digitalisasi akan membuka gray area atau keabu-abuan yang selama ini justru dimanfaatkan oleh banyak pihak, mafia-mafia yang lihat ini justru menjadi opportunity atau kesempatan untuk bagaimana mengambil keuntungan sepihak," katanya.

Sebelumnya terkait subsidi listrik, Kementerian ESDM berencana mengubah skemanya agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang memang berhak. Nantinya, masyarakat yang berhak menerima subsidi akan diberi bantuan berupa cash, kupon, atau voucher.

"Nantinya semua pelanggan itu bayar sesuai dengan tarifnya bagi yang tidak disubsidi. Nanti kepada yang berhak disubsidi langsung dikasih cash atau apakah kupon, voucher untuk membayarnya, dan itu tidak bisa digunakan lagi selain untuk membayar listrik," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM Rida Mulyana dalam konferensi pers virtual, Selasa (18/1/2022).

Baca juga: Durasi Pemadaman Listrik Turun Jadi 6 Jam Per Pelanggan

Meski demikian, kata Rida, skema ini masih digodok oleh pemerintah, mulai dari cara, waktu, hingga pihak yang bertugas menyalurkannya. Ia bilang, tak ingin skema yang baru malah menyusahkan masyarakat sehingga dilakukan pembahasan secara matang.

Menurut dia, pemberian subsidi secara langsung akan mendorong masyarakat untuk menghemat penggunaan listrik. Di sisi lain, ia ingin, nantinya subsidi yang diberikan tidak bisa disalahgunakan untuk membelanjakan hal yang kurang bermanfaat.

"Misal tiap bulan dikasih cash Rp 200.000 untuk bayar listrik. Jangan sampai kemudian dibeli untuk rokok atau lainnya. Penerima pun pasti akan berupaya untuk melakukan efisiensi. menghemat. Itu yang mendorong agar listriknya tidak naik," papar Rida.

Baca juga: Ada Penyesuaian di Juli 2022, Tarif Listrik Non Subsidi Bakal Naik