Biaya Pembangunan Bengkak, Tarif LRT Jabodebek Naik Jadi Rp 15.000

KOMPAS.com - Tarif LRT Jabodebek yang semula direncanakan hanya Rp 12.000, bakal naik menjadi Rp 15.000 seiring dengan adanya pembengkakan nilai investasi. Sesuai namanya, LRT Jabodebek akan mengkoneksikan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Didiek Hartantyo mengatakan nilai investasi awal proyek LRT sebesar Rp 29,9 triliun malah membengkak menjadi Rp 32,5 triliun.

Terjadi pembengkakan biaya alias cost overrun sebesar Rp 2,6 triliun diikuti dengan perubahaan struktur pendanaan proyek, hal ini berdampak pada perhitungan formula tarif dasar LRT Jabodebek.

"Pergerseran ini terjadi akibat adanya perubahan target Commersial Operation Date (COD) yang semula Juli 2019 mengalami kemunduran pada Agustus 2022 terutama terkait dengan penguasaan lahan di depo di Bekasi Timur dan pandemi Covid-19 dua tahun terakhir," kata Didiek dikutip dari Kompas TV, Jumat (21/1/2022).

Baca juga: Kendala Terowongan Kereta Cepat Diselesaikan berkat Tenaga Ahli China

Lebih lanjut, Didiek mengatakan bahwa dana tambahan Rp 2,6 triliun itu digunakan untuk meningkatkan biaya pra-operasi, biaya interest during construction (IDC) dan biaya lainnya. Ia menyebut bahwa dana tersebut tidak bisa ditambal oleh pinjaman bank.

"Karena sesuai kontrak, cost overrun tidak di-cover oleh pinjaman," ujarnya.

Oleh sebab itu, sesuai Perpres nomor 49 tahun 2017, PT KAI menerima dana dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) yang digunakan untuk memenuhi cost overrun yang diterima KAI pada Desember 2021 senilai Rp2,6 triliun.

"Dengan dukungan pemerintah melalui tambahan PMN kepada PT KAI sebesar Rp 2,6 triliun berdasarkan PP No. 119 tahun 2021, diharapkan penyelesaian proyek dapat segera terwujud sesuai dengan target operasi pada Agustus 2022," tutupnya.

Dokumen KOMPAS.com/ Aji YK Putra Stasiun LRT Palembang

Baca juga: Penumpang Kereta Cepat Tujuan Bandung Harus Ganti KA di Padalarang

Disuntik APBN

Sebelumnya, KAI akan menggunakan tambahan PMN dari APBN 2021 sebesar Rp 6,9 triliun untuk melanjutkan pembangunan proyek LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Didiek Hartantyo mengatakan, PMN akan digunakan untuk membiayai cost overrun LRT Jabodebek dan pemenuhan base equity Kereta Cepat Jakarta Bandung.

"Adanya kepercayaan pemerintah untuk memberikan penambahan PMN kepada KAI, maka KAI dapat melanjutkan proyek-proyek strategis nasional yang ditugaskan kepada KAI ini," kata Didiek seperti dikutip dari Antara.

Didiek mengatakan, KAI akan mengelola PMN sesuai good corporate governance, akuntabel dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat.

Baca juga: Melihat Lagi Janji-janji Jokowi soal Kereta Cepat 6 Tahun Lalu

Sesuai Perpres Nomor 49 Tahun 2017, KAI ditugaskan untuk menyelenggarakan sarana dan prasarana LRT Jabodebek. Dalam perpres tersebut disebutkan KAI dapat memperoleh dukungan pemerintah berupa pemberian PMN.

Dana PMN sebesar Rp 2,6 triliun untuk LRT Jabodebek akan digunakan untuk cost overrun akibat keterlambatan pembebasan lahan depo yang berdampak pada peningkatan biaya praoperasi, interest during construction, dan lainnya.

ADCP Apartemen LRT City Ciracas masuk tahap tutup atap, akhir November 2021.

Sesuai Perpres 93 Tahun 2021, KAI ditunjuk sebagai pimpinan konsorsium BUMN proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan menetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan PMN kepada pimpinan konsorsium BUMN.