Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani: Kenaikan Utang RI Lebih Terukur Dibandingkan Negara Maju

Kompas.com - 24/01/2022, 17:59 WIB
Fika Nurul Ulya,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kenaikan utang Indonesia lebih terukur dibanding negara lain. Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat Rapat Kerja Komite IV DPD RI, Senin (24/1/2022).

Bendahara negara ini menyebut penarikan utang dilakukan secara hati-hati dan terukur saat defisit APBN dari sekitar 2 persen menjadi 6,1 persen pada tahun 2020.

"Mengenai utang yang cukup banyak namun kalau kita bandingkan dengan negara-negara di dunia. Kenaikan utang kita jauh lebih terukur bahkan dibandingkan baik negara maju maupun negara-negara emerging," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani: Enggak Mungkin Saya Sembunyikan Utang...

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyayangkan, banyak masyarakat termasuk anggota DPD melihat kenaikan utang tak dibarengi dengan melihat ragam manfaatnya.

Menurut Sri Mulyani, kenaikan utang disebabkan karena APBN membutuhkan sumber dana yang lebih untuk menangani pandemi Covid-19, memulihkan ekonomi, dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pemerintah masih menganggarkan program PEN pada tahun ini. Besarannya mencapai Rp 455 triliun yang terdiri dari 3 klaster.

"Mohon saya berharap untuk DPD juga melihatnya semua, tidak hanya melihat satu aspek hanya kepada biaya utangnya naik, enggak lihat manfaatnya banyak banget gitu. Kalau pakai bahasa Islam kufur nikmat katanya," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Disemprot DPR Pakai Dana PEN Buat IKN Baru, Ini Jawaban Sri Mulyani

Lebih lanjut wanita yang karib disapa Ani ini mengungkapkan, naiknya besaran utang juga terjadi di semua negara termasuk negara maju. Pasalnya, pandemi menghantam seluruh negara tanpa terkecuali.

Adapun pada tahun 2023, pemerintah berencana mengembalikan defisit fiskal di kisaran 3 persen. Maka itu, porsi penarikan utang bakal diperkecil. Pemerintah bakal memanfaatkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) dan kerja sama burden sharing (berbagi beban) dengan Bank Indonesia (BI).

"Seolah kita menghadapi pandemi sendirian di dunia ini, padahal seluruh dunia menghadapi hal yang sama. Karena ini sudah masuk tahun ketiga kita bisa melihat bahwa respons kita dari sisi APBN sangat terukur, akuntabel, dan cukup efektif. Ini supaya untuk bisa mendapat perhatian," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Janji Pemerintah Bangun Ibu Kota Baru Nusantara: Sedikit Pakai APBN, Hindari Utang Jangka Panjang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com