Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wamenkeu: Jangan Sampai Pengeluaran Pemerintah Ikut-ikutan Negatif

Kompas.com - 25/01/2022, 13:35 WIB
Fika Nurul Ulya,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa APBN menjadi instrumen yang paling bekerja keras selama dua tahun terakhir saat seluruh pengeluaran mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19.

Suahasil mengatakan, seluruh perdagangan di dunia internasional terhenti karena konsumsi masyarakat dan investasi tumbuh negatif akibat pandemi.

"Siapa yang mesti menjaga pertumbuhan ekonomi? Yang harus menjaga kita yakin betul adalah pengeluaran pemerintah. Maka pengeluaran pemerintah kita genjot tahun 2020, jangan sampai pengeluaran pemerintah ikut-ikutan negatif. Maka pemerintah genjot belanja, meskipun penerimaan pajaknya drop," ujarnya dalam acara Indonesia Economic Outlook HIPMI, Selasa (25/1/2022).

Baca juga: Menko Airlangga: Vaksinasi Dosis Primer Bakal Selesai pada Kuartal II-2022

APBN harus mengompensasi laju pertumbuhan ekonomi dengan menggenjot pengeluaran pemerintah. Pengeluaran ini disebar ke berbagai macam sektor, baik berupa belanja kementerian atau lembaga, hingga penanganan pandemi dan pemberian bansos kepada masyarakat.

Meski begitu, Suahasil memproyeksi fenomena naik turunnya kasus varian baru Covid-19 masih akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di dunia.

"Kalau penularan lagi rendah bukan berarti virusnya akan hilang. Bisa naik lagi. Dan sepertinya dunia kita dan Indonesia akan ada waktu begitu dalam beberapa waktu ke depan," kata Suahasil

Suahasil menuturkan, proyeksi itu didasarkan pada kesimpulan penanganan pandemi selama dua tahun terakhir. Setidaknya, ada dua hal yang bisa diambil kesimpulan yakni kasus Covid-19 yang naik bisa kembali diturunkan dan penurunan kasus Covid-19 bukan berarti virusnya hilang.

Baca juga: Syarat dan Cara Bayar Pajak Motor di Bank Jatim

Hal ini membuat Indonesia harus selalu siap siaga dan waspada pada lonjakan kasus. Penanganan pandemi harus tetap efektif dan memperhatikan standarisasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Kita harus siap-siap terus, ini kalau data naik turun naik turun, kalau lagi di atas bisa kita turunkan, kalau di bawah bisa naik lagi. Ini situasi yang kita hadapi terus," beber Suahasil.

Suahasil menuturkan, pengendalian kasus Covid-19 di Tanah Air dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah karantina wilayah secara total ketika vaksin Covid-19 masih dikaji dan diteliti. Cara ini sempat diambil pemerintah pada Maret 2020.

Kemudian cara kedua adalah akselerasi vaksin Covid-19. Pemerintah menargetkan vaksinasi dosis primer atau dosis lengkap selesai pada kuartal II-2022. Adapun vaksinasi booster sudah dimulai pada 12 Januari 2022.

"Waktu belum vaksinasi kita turunkan pakai mobilitas, ada dampak ekonominya. Tapi kalau naik, kita bisa turunkan. Itu data mengatakan begitu. Ketika di bawah bukan berarti virusnya sedang akan hilang, virusnya ada terus. Maka pandeminya kita tangani," ucap dia.

Baca juga: Ini Langkah Kemenhub dalam Pembukaan Travel Bubble di Batam dan Bintan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Satgas Pasti Temukan 100 Penipuan Bermodus Duplikasi Lembaga Keuangan

Satgas Pasti Temukan 100 Penipuan Bermodus Duplikasi Lembaga Keuangan

Whats New
Erick Thohir Minta BUMN Optimalisasi Pembelian Dollar AS, Ini Kata Menko Airlangga

Erick Thohir Minta BUMN Optimalisasi Pembelian Dollar AS, Ini Kata Menko Airlangga

Whats New
Pelemahan Rupiah Bakal Berdampak pada Harga Barang Impor sampai Beras

Pelemahan Rupiah Bakal Berdampak pada Harga Barang Impor sampai Beras

Whats New
Apa Mata Uang Brunei Darussalam dan Nilai Tukarnya ke Rupiah?

Apa Mata Uang Brunei Darussalam dan Nilai Tukarnya ke Rupiah?

Whats New
Posko Ditutup, Kemenaker Catat 965 Perusahaan Tunggak Bayar THR 2024

Posko Ditutup, Kemenaker Catat 965 Perusahaan Tunggak Bayar THR 2024

Whats New
Antisipasi El Nino, Kementan Dorong 4 Kabupaten Ini Percepatan Tanam Padi

Antisipasi El Nino, Kementan Dorong 4 Kabupaten Ini Percepatan Tanam Padi

Whats New
Laba RMKE Cetak Laba Bersih Rp 302,8 Miliar pada 2023

Laba RMKE Cetak Laba Bersih Rp 302,8 Miliar pada 2023

Whats New
Perputaran Uang Judi Online di RI sampai Rp 327 Triliun Setahun

Perputaran Uang Judi Online di RI sampai Rp 327 Triliun Setahun

Whats New
Bapanas Pastikan Konflik Israel-Iran Tak Pengaruhi Masuknya Komoditas Pangan yang Rutin Diimpor

Bapanas Pastikan Konflik Israel-Iran Tak Pengaruhi Masuknya Komoditas Pangan yang Rutin Diimpor

Whats New
Pasca Akuisisi BPR, KoinWorks Fokus Inovasi dan Efisiensi Tahun Ini

Pasca Akuisisi BPR, KoinWorks Fokus Inovasi dan Efisiensi Tahun Ini

Whats New
Lion Air Bantah 2 Pegawai yang Ditangkap Menyelundupkan Narkoba Merupakan Pegawainya

Lion Air Bantah 2 Pegawai yang Ditangkap Menyelundupkan Narkoba Merupakan Pegawainya

Whats New
Indofarma Akui Belum Bayar Gaji Karyawan Periode Maret 2024, Mengapa?

Indofarma Akui Belum Bayar Gaji Karyawan Periode Maret 2024, Mengapa?

Whats New
Pesetujuan KPR BSI Kini Hanya Butuh Waktu Satu Hari

Pesetujuan KPR BSI Kini Hanya Butuh Waktu Satu Hari

Spend Smart
Bank Sentral Inggris Diprediksi Pangkas Suku Bunga pada Mei 2024

Bank Sentral Inggris Diprediksi Pangkas Suku Bunga pada Mei 2024

Whats New
Cara Membuat Kartu ATM BCA Berfitur Contactless

Cara Membuat Kartu ATM BCA Berfitur Contactless

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com