Mengenal Pegadaian Syariah dan Perbedaan dengan Pegadaian Konvensional

KOMPAS.com - Pegadaian syariah muncul seiring diminatinya layanan keuangan syariah di Indonesia. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Kata gadai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.

Sistem pegadaian di Indonesia ada dua jenis, yaitu pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Apa perbedaan pegadaian syariah dan konvensional?

Perbedaan pegadaian syariah dan konvensional

1. Landasan hukum

Perbedaan pegadaian syariah dan konvensional pertama terletak pada landasan hukumnya, di mana landasan hukum pegadaian syariah sama dengan perbankan syariah.

Baca juga: Cara dan Syarat Gadai BPKB Motor di Pegadaian 2022

Landasan hukum pegadaian syariah, yaitu berdasarkan hukum syariah Al-Quran, hadis, dan fatwa ulama tentang bermu'amalah tidak secara tunai.

Sementara landasan hukum pegadaian konvesional, yaitu peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Akad

Dalam melakukan kegiatannya, pegadaian syariah mengikuti hukum syariah yang dalam fikih Islam disebut akad al-Rahn atau sesuatu yang tetap.

Pengertian al-rahn dalam pegadaian syariah adalah tetap, kekal, dan menahan suatu barang sebagai pengikat utang.

Baca juga: Wajib Tahu, Ini Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Mengutip buku Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah oleh Ade Sofyan Mulazid, pengertian al-rahn pada pegadaian syariah adalah perjanjian penyerahan barang sebagai jaminan sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.

Sekilas jika memahami penjelasan di atas, pegadaian syariah tidak jauh berbeda dengan pegadaian konvensional karena sama-sama membutuhkan barang jaminan dalam kegiatan transaksinya.

(Dok. Galeri 24 Pegadaian) Ilustrasi pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah berlandaskan pada hukum syariah. Apa perbedaan pegadaian syariah dan konvensional?

Namun, perbedaan pegadaian syariah dan konvensional dapat terlihat pada aturan akad rahn tersebut.

Dalam fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn menjelaskan, pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan beberapa ketentuan, yaitu:

• Pemberi pinjaman mempunyai hak untuk menahan barang jaminan sampai semua utang peminjam dilunasi.
• Barang jaminan dan manfaatnya tetap menjadi milik peminjam.
• Pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan pada dasarnya menjadi kewajiban peminjam, namun dapat dilakukan juga oleh pemberi pinjaman.
• Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
• Apabila sudah jatuh tempo, pemberi pinjaman harus memberikan peringatan kepada peminjam untuk segera melunasi utangnya.
• Apabila peminjam tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka barang jaminan dijual paksa melalui lelang sesuai syariah.
• Hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
• Kelebihan hasil penjualan menjadi milik peminjam dan kekurangannya menjadi kewajiban peminjam.

Baca juga: Jenis, Syarat, dan Cara Membuat Kartu Kredit BRI

3. Sistem pembayaran biaya

Perbedaan pegadaian syariah dan konvensional dapat dilihat dari sistem pembayaran biaya dan ongkos penyimpanan barang jaminan.

Pada pegadaian syariah adalah nasabah yang tidak mampu membayar tidak akan dikenakan bunga atas pinjaman.

Melainkan, nasabah akan dikenakan biaya sewa penitipan, pemeliharaan, dan penjagaan atas barang jaminan yang digadaikan.