Dibahas di Forum G20, Menko Airlangga Sebut Kartu Prakerja Bisa Diadopsi Negara Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah akan membahas program Kartu Prakerja di forum G20 ketika Indonesia menjadi presidensi.

Musababnya, program ini adalah merupakan bagian dari transformasi digital yang menjadi salah satu topik utama presidensi G20 Indonesia.

"Dalam rangka kepemimpinan Indonesia di G20, isu terkait dengan arsitektur kesehatan, transisi digital yang didalamnya adalah Kartu Prakerja, transisi energi berkelanjutan, ini jadi vocal point Indonesia," kata Airlangga dalam seminar evaluasi Kartu Prakerja, Rabu (9/2/2022).

Baca juga: Riset: Dampak Positif Kartu Prakerja Lebih Terasa Buat Warga Kota hingga Usia 45 Tahun

Dia berharap Kartu Prakerja menjadi model dan percontohan untuk diadopsi di negara berkembang lain, yang notabene memiliki permasalahan pekerja yang sama dengan Indonesia.

Kartu Prakerja bisa memberikan pelatihan baik dari sisi reskilling maupun upskilling bagi para pekerja. Berdasarkan hasil riset Presisi Indonesia yang didukung oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, UNDP, dan pemerintah Jepang, penerima Kartu Prakerja mendapat peningkatan kompetensi, produktivitas, daya saing, dan kewirausahaan lebih tinggi dibanding non penerima.

"Indonesia berharap ada practical model yang bisa diadopsi dan ada percontohan yang bisa didorong, agar Kartu Prakerja menjadi program selain yang bisa dilakukan di Indonesia, tentunya bisa menjadi modeling negara-negara berkembang yang lain," ucap Airlangga.

Baca juga: Menko Airlangga Sebut Kartu Prakerja “Success Story” Indonesia

Sebagai informasi, dalam ekosistem Kartu Prakerja terdapat 180 lembaga pelatihan yang menyediakan 700 pelatihan, 6 platform digital, 5 mitra pembayaran, 4 job platform, 5 lembaga asessor, dan 3 lembaga pemantau.

Saat ini, sudah ada 11,4 juta penerima program yang berasal dari 514 kabupaten/kota dengan pendidikan yang beragam, mulai dari SD hingga sarjana, maupun dari penyandang disabilitas hingga purna pekerja migran Indonesia.

Pemerintah bahkan berencana melanjutkan program Kartu Prakerja di tahun 2022 dengan anggaran senilai Rp 11 triliun. Besaran insentif yang diberikan tetap sama, yakni Rp 2,4 juta atau Rp 600.000 yang diberi selama 4 bulan.

Baca juga: Siap-siap Kartu Prakerja Berlanjut Tahun Ini, Anggaran Rp 11 Triliun Sudah Disiapkan