ADB Beri Pinjaman Rp 2,14 Triliun ke RI, Buat Apa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) telah menyetujui pinjaman senilai 150 juta dollar AS untuk Indonesia. Nilainya setara dengan Rp 2,14 triliun (kurs Rp 14.300/dollar AS).

Pinjaman diberikan ADB untuk mendukung fasilitas yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia dari pandemi Covid-19, serta menjadi katalis bagi dana pemerintah dan swasta dalam mendukung proyek infrastruktur yang hijau dan layak.

Tujuannya agar dapat membantu Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG).

Baca juga: PLN Dapat Pinjaman Senilai Rp 8,5 Triliun dari ADB

“Fasilitas ini akan meningkatkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan mempercepat pemulihan Indonesia dari pandemi Covid-19 dengan menghimpun modal dan menciptakan lapangan kerja," kata Kepala Unit Pembiayaan Hijau dan Inovatif ADB untuk Asia Tenggara, Anouj Mehta dalam siaran pers, Rabu (16/2/2022).

Asal tahu saja, fasilitas pembiayaan ini dikenal dengan nama The Sustainable Development Goals Indonesia One-Green Finance Facility (SIO-GFF). Fasilitas ini bertujuan membiayai setidaknya 10 proyek, dengan minimal 70 persen dari pembiayaan tersebut mendukung infrastruktur hijau dan sisanya mendukung SDG.

Fasilitas ini akan merancang proyek yang layak dijalankan guna menarik pendanaan untuk melengkapi belanja pemerintah, termasuk dari sumber-sumber swasta, lembaga, dan komersial.

“SIO-GFF ditujukan agar dapat menjadi katalis hingga delapan kali dari dana yang kami investasikan guna mendukung infrastruktur yang ramah iklim dan membantu kemajuan Indonesia menuju SDG,” beber Anouj Mehta.

Baca juga: Pemulihan Dampak Pandemi, ADB Beri Pinjaman 500 Juta Dollar AS ke Indonesia

Anouj yang juga menjabat sebagai Direktur ADB untuk Thailand ini mengungkapkan, pinjaman kepada Indonesia akan diteruskan lagi pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI sebagai pengelola.

Selain itu, ADB juga telah menyetujui bantuan teknis guna memperkuat kemampuan PT SMI untuk menjalankan fasilitas tersebut. Pada akhirnya kata Anouj, memperluas layanan PT SMI agar dapat mendukung peminjam lainnya dan mengkatalis pendanaan swasta.

Bantuan teknis tersebut didanai senilai 1,2 juta dollar AS dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (Department of Foreign Affairs and Trade) dan 375.000 dollar AS dari Dana Khusus Kemitraan Pembangunan Sektor Keuangan Luxembourg (Financial Sector Development Partnership Special Fund).

Spesialis Senior Sektor Keuangan ADB, Benita Ainabe menambahkan, model pembiayaan ini sesuai mengingat Indonesia merupakan negara sumber emisi gas rumah kaca terbesar kelima di dunia. Indonesia mengkontribusikan lebih dari setengah emisi gas rumah kaca di Asia Tenggara.

“Dengan model pembiayaan inovatif yang memasukkan standar hijau global, SIO-GFF akan membantu Indonesia berfokus pada infrastruktur tangguh iklim seiring pemulihannya dari pandemi Covid-19. Belajar dari pengalaman kami di Indonesia, kami berharap dapat mengembangkan pendekatan tersebut ke negara-negara lain di kawasan ini," ucapnya.

Adapun menurut laporan ADB, kebutuhan pembiayaan infrastruktur tahunan di Indonesia rata-rata sekitar 74 miliar dollar AS dari tahun 2016-2020, setelah memasukkan komponen perubahan iklim. Kesenjangan pembiayaan infrastruktur setiap tahunnya mencapai 51 miliar dollar AS.

ADB dengan fasilitas SIO-GFF ini berupaya membantu mengelola risiko kredit selama siklus hidup proyek, terutama pada tahap konstruksi dan tahun-tahun awal operasi komersial saat arus kas masih negatif.

Fasilitas ini terutama akan menawarkan pinjaman, tetapi mungkin juga memberikan ekuitas, utang yang dapat dikonversi, dan jaminan, guna mengurangi risiko kredit proyek dan menarik pemberi pinjaman komersial.

Proyek ini sejalan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 Indonesia dan mengikuti strategi kemitraan negara ADB untuk Indonesia 2020–2024 yang berfokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan ketangguhan.

Baca juga: ADB Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2022 Jadi 4,8 Persen