Di Forum G20, RI Ajak Negara Lain Perkecil Penggunaan Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap, Indonesia akan membahas Local Currency Settlement (LCS) dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Banks Governors/FMCBG) negara G20.

Bendahara negara ini mengatakan, LCS akan menjadi agenda global untuk mengurangi ketergantungan mata uang tunggal, yaitu dollar AS.

Penerapan yang lebih luas oleh banyak negara akan menciptakan stabilitas sektor keuangan terutama di bidang perdagangan dan investasi antar negara, termasuk Indonesia dengan negara Asia lainnya.

Baca juga: G20, Negara Berkembang Perlu Mitigasi Dampak Tapering The Fed

"Target dari implementasi ini adalah untuk mengurangi ketergantungan yang sangat besar pada mata uang, terutama dollar AS," kata Sri Mulyani dalam rangkaian side event presidensi G20 Indonesia menuju 1st FMCBG, Rabu (16/2/2022).

Di sektor perdagangan, penggunaan LCS membuat dua negara yang bertransaksi tidak perlu mengkonversi mata uang masing-masing ke dollar AS. Bebas konversi membuat biaya yang dikeluarkan pelaku usaha lebih rendah.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, penerapan LCS yang lebih luas juga meminimalkan risiko dari normalisasi kebijakan usai pandemi Covid-19 (exit strategy) dari negara-negara maju, termasuk Amerika Serikat (AS).

Baca juga: G20, Normalisasi Kebijakan Negara Maju Perlu Dibahas Bersama

"Penggunaan yang lebih luas dari LCS antar negara sangat relevan dijadikan agenda prioritas dari pertemuan kita di finance track, yaitu exit strategy untuk mendukung pemulihan dana diversifikasi keuangan," ucap Sri Mulyani.

Wanita yang karib disapa Ani ini menyebut, Indonesia sudah menerapkan LCS sejak tahun 2018. Indonesia sudah menerapkan LCS dengan beberapa negara di kawasan, antara lain Malaysia, Thailand, China, dan Jepang.

Adapun kerja sama bilateral ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank sentral negara-negara tersebut.

Diversifikasi mata uang yang menjadi agenda global ini diharapkan menjadi dukungan terhadap stabilitas ekonomi makro, memperkuat proses pemulihan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya di masing-masing negara namun secara global.

"Ini menjadi agenda global dan ini menciptakan safety net keuangan dan untuk transaksi antar negara dalam mengurangi kemungkinan risiko shock ekonomi global yang menyebabkan instabilitas keuangan," tandas Sri Mulyani.

Baca juga: Di depan 2 Bos Bank Sentral, Sri Mulyani Ungkap RI Gelontorkan Rp 656,3 Triliun Buat Covid-19