Catat, Ini Janji Jokowi soal Penggunaan Duit APBN di Proyek IKN

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan akan menggunakan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kawasan inti tersebut antara lain gedung kementerian dan Istana.

Sedangkan untuk bangunan dan infrastruktur lainnya, pemerintah akan mencari sumber pendanaan lain untuk membangun IKN. Pendaan yang dimaksud yakni bersumber dari kerja sama badan usaha swasta maupun BUMN alias skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan investasi langsung.

“Banyak yang bertanya kepada saya, terus anggarannya dari mana? Untuk kawasan inti yang di situ ada Istana dan gedung-gedung kementerian memang itu semua dari APBN, perkiraan kita adalah 20 persen dari total anggaran yang dibutuhkan," kata Jokowi disela acara peresmian Gedung NasDem Tower dikutip dari Kompas TV, Kamis (24/2/2022). 

"Sehingga yang 80 persen adalah baik KPBU, baik PPP (Public-Private Partnership), maupun dari investasi langsung oleh investor,” tambahnya.

Baca juga: Sederet Jejak Digital Janji Jokowi Setop Impor Kedelai

Presiden Jokowi sebelumnya juga sudah berkomitmen untuk tidak akan membebani dana APBN. Pasalnya, pembangunan IKN dinilai akan membutuhkan pendanaan hingga hampir setengah kuadriliun atau Rp 466 triliun.

"Artinya anggaran, kita siap menjalankan keputusan ini, tetapi saya sampaikan ke Menkeu (Sri Mulyani) tidak membebankan APBN, cari skema agar APBN tidak terbebani," kata Jokowi di Istana Negara pada Mei 2019.

Mengingat besarnya dana pembangunan IKN, maka APBN hanya akan digunakan untuk infrastruktur dasar dan pendukungnya. Saat itu, Jokowi mengklaim pembangunan ibu kota baru hanya akan memakan seperlima anggaran negara.

Hindari utang jangka panjang

Sementara itu menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, pemerintah menegaskan akan menghindari utang jangka panjang dalam pemindahan IKN.

Baca juga: Konsep Anies Kodrat Air Hujan Masuk ke Tanah Bakal Diterapkan di IKN

Skema pembiayaan KPBU dan kerja sama lain akan mengikuti business model dan financial model yang tidak merugikan APBN.

Khusus tahun 2022, dana lebih banyak bersumber dari APBN. Menurut Suharso, besarannya sekitar 53 persen dari total seluruh pendanaan IKN di tahun 2022.

Dana tersebut dialokasikan untuk melanjutkan proyek pembangunan infrastruktur dasar PUPR yang sudah berjalan sejak tahun 2021.

"Kita akan memaksimalisasi kekayaan negara, justru untuk membuat kita jadi lebih punya aset lebih banyak lagi. Kita juga menghindari pembiayaan-pembiayaan utang jangka panjang. Kita akan hindari itu," jelas Suharso.

Baca juga: Sederet Janji Mendag dan Realita Masih Mahalnya Harga Minyak Goreng

Tidak menggunakan dana PEN

Di kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur tidak menggunakan dana PEN 2022. Sebaliknya, pembangunan menggunakan anggaran yang saat ini sudah tersedia di Kementerian PUPR.

"Dan, memang diperkirakan untuk fase pertama itu dibutuhkan dana sebesar Rp 45 triliun, namun dana ini dana yang secara bertahap tergantung pada kebutuhan dan progres," ujar Airlangga keterangan pers hasil rapat terbatas evaluasi PPKM.

Menurutnya, dana PEN 2022 yang sudah diputuskan sebesar Rp 451,64 triliun. Terdiri dari tiga bidang. Meliputi bidang kesehatan Rp 125,97 triliun, dana perlindungan masyarakat Rp 150,8 triliun, dan penguatan ekonomi Rp 174,87 triliun.