Didorong Jadi BUMN, Ini "PR" yang Harus Digarap Bank Syariah Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin mendorong PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) jadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Langkah strategis pemerintah terhadap BSI itu disambut positif oleh pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto.

"Hal ini akan membuka lebar peluang BSI masuk kelompok bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4. Dengan begitu, BSI akan lebih leluasa mengepakan sayap bisnisnya," kata dia dalam siaran pers, Jumat (25/2/2022).

Baca juga: Wapres Maruf Amin Dorong Bank Syariah Indonesia Jadi BUMN

Kendati begitu, Toto mengingatkan dengan menjadi BUMN, ada banyak pekerjaan rumah yang perlu digarap BSI. Sebab, BSI harus meningkatkan kontribusi bank syariah terhadap perekonomian.

Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ia jelaskan hingga September 2021 total aset keuangan syariah hanya sekitar 10,11 persen dari total industri pasar keuangan. Sementara, pangsa pasar perbankan syariah masih di angka 6,5 persen.

Lebih lanjut, Toto menjabarkan industri halal di Indonesia memiliki potensi yang tak kalah jumbo dengan nilai kurang lebih Rp 4.375 triliun.

Dari jumlah tersebut, industri makanan dan minuman halal menyedot porsi terbanyak. Makanan dan minuman memiliki porsi senilai Rp 2.088 triliun. Sementara, aset keuangan syariah ada di bawahnya dengan nilai Rp 1.438 triliun.

Baca juga: Punya Potensi Besar di Industri Halal Tanah Air, Analis Menilai BSI Perlu Jadi Entitas Sendiri

"BSI lebih baik menggarap sektor UMKM terlebih dahulu. Tahapan berikut bisa masuk pada pembiayaan korporasi," pungkasnya.

Sebeagai informasi, pemerintah telah melakukan penyertaan modal negara melalui saham seri A Dwiwarna ke BSI.

BSI merupakan penggabungan dari anak usaha tiga bank syariah milik Himbara yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah.

Mengutip laporan keuangan perseroan, per Desember 2021, Bank Mandiri menggengam 50,83 persen saham BSI.

Kemudian, BNI sekitar 24,85 persen, dan BRI sekitar 17,25 persen. Sisanya dipegang, pihak lain di bawah 5 persen, termasuk publik 7,08 persen.

Baca juga: Tumbuh 38,45 Persen, Laba Bersih BSI Capai Rp 3,02 Triliun Sepanjang 2021