Ekonom: Invasi Rusia ke Ukraina Diprediksi Akan Kerek Inflasi di RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Center of Law and Economic Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, mulainya invasi Rusia ke Ukraina akan mengerek inflasi di Indonesia.

Hal ini pun, kata dia, akan menambah tugas pemerintah dalam merubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

Baca juga: Invasi Rusia ke Ukraina Mengancam Ketahanan Pangan Global

Seperti yang diketahui, invasi Rusia ke Ukraina ini mendongkrak harga minyak dunia yang melonjak tembus 100 dollar AS per barel. Harga minyak brent melesat 2,85 persen menjadi 100,07 dollar AS per barel. Sementara jenis light Sweet WTI melompat 3,01 persen menjadi 94,9 dollar AS per barel.

"Efek dari harga komoditas minyak mentahnya sudah tembus di atas 100 dollar AS per barrel ini akan meningkatkan inflasi," ujar Bhima kepada Kompas.com, Jumat (25/2/2022).

Dia menilai, pengaruh melonjaknya harga minyak mentah tersebut akan membuat biaya pengiriman barang, biaya logistik akan jauh lebih mahal.

Sehingga efeknya pada harga kebutuhan pokok semakin meningkat, daya beli masyarakat semakin rendah, dan efek terhadap subsidi energinya juga akan membengkak cukup signifikan.

Baca juga: Imbas Invasi Rusia ke Ukraina, Kementerian ESDM: Harga Minyak RI Akan Semakin Naik

"Itu karena pada asumsi makro APBN, harga minyak hanya tercatat 63 dollar AS per barel," kata Bhima.

"Jadi ini se-gap antara harga minyak yang ditetapkan dalam APBN maupun harga minyak mentah yang riil di lapangan sudah terlalu jauh maka imbasnya akan ada pembengkakan dari subsidi energi yang signifikan," sambungnya.

Oleh karena itu, Bhima mendesak pemerintah untuk segera melakukan perubahan APBN guna menyesuaikan kembali beberapa indikator khususnya nilai tukar rupiah dan juga inflasi.

"Karena inflasinya bisa lebih tinggi daripada perkiraan," cetusnya.

Selain itu, Bhima juga mengatakan, pemerintah perlu melakukan antisipasi, seperti melakukan tambahan dana PEN, yang mencakup stabilitas harga pangan dan juga stabilitas harga energi ke dalam komponen anggaran PEN.

"Karena ini mengancam pada stabilitas dan pemulihan ekonomi sepanjang 2022," pungkasnya.

Baca juga: Ancaman Krisis Baru Akibat Konflik Rusia Vs Ukraina