Menaker: Bagi Penyandang Disabilitas Kehilangan Pekerjaan Bisa Sangat Memukul Perekonomian

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, di masa pandemi Covid-19, penyandang disabilitas adalah kelompok paling rentan ketika kehilangan pekerjaan. Pasalnya beban yang mereka rasakan akan terasa dua kali lipat lebih berat dibanding pekerja normal pada umumnya.

Hal tersebut ia tuturkan saat pertemuan pertama Presidensi G20 Indonesia Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan di Jakarta, yang berlangsung mulai hari ini (8/3/2022) hingga10 Maret. Pertemuan yang dihelat secara virtual tersebut membahas isu perlindungan tenaga kerja disabilitas dan strategi penyediaan tenaga kerja kompeten.

Baca juga: Kemenaker: Dampak Pandemi Lebih Berat Dialami Oleh Angkatan Kerja Lapisan Menengah-Bawah

"Bagi penyandang disabilitas kehilangan pekerjaan bisa sangat memukul perekonomian. Situasi ini akan menimbulkan beban yang tidak proporsional mengingat mereka perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menunjang keterbatasan fisiknya. Mereka membutuhkan perawatan khusus seperti peralatan atau jasa tertentu guna mendukung aktivitas sehari-hari," kata Menaker Ida di hadapan delegasi anggota G20 lewat siaran persnya, Selasa.

Menurut dia, penciptaan lapangan pekerjaan yang layak dan inklusif menjadi salah satu solusi terbaik untuk melindungi penyandang disabilitas. Lapangan pekerjaan yang layak dan inklusif akan menjamin akses mereka untuk masuk ke dunia kerja.

Dirinya juga menyoroti fenomena tren pertumbuhan dunia kerja global yang cepat, berkelanjutan, dan inklusif. Untuk mengantisipasi hal tersebut Indonesia telah memiliki strategi penciptaan tenaga kerja kompeten yang sanggup beradaptasi dengan perubahan dunia kerja akibat disrupsi teknologi.

Baca juga: Menaker Sebut Daya Saing Digital Indonesia Masih Tertinggal

Ia pun menyadari dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dibutuhkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Saat ini Kemnaker terus mendorong swasta baik perusahaan atau masyarakat umum untuk berkontribusi menciptakan tenaga kerja kompeten melalui pendirian lembaga pelatihan kerja.

"Kami menyadari penciptaan lapangan kerja yang berkualitas harus dibarengi dengan penyediaan tenaga kerja kompeten. Oleh karena itu, pelatihan keterampilan (skilling), pelatihan keterampilan baru (reskilling), dan peningkatan keterampilan (upskilling) yang berkelanjutan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan dunia kerja. Langkah ini penting untuk meyakinkan para pekerja bahwa kompetensi dan keterampilan mereka relevan dengan dunia kerja yang cepat berubah," kata dia.

Oleh karena itu, pertemuan ini jadi momen yang tepat untuk berbagi pengalaman di antara negara anggota G20 dalam hal penciptaan tenaga kerja kompeten melalui pelatihan kerja. Menteri jebolan politisi PKB ini pun menyakini diskusi ini dapat mengarah pada opsi atau rekomendasi kebijakan yang akan lebih mendorong kolaborasi antar-anggota G20.

"Saya percaya bahwa kunci sukses dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks di masa depan adalah kolaborasi yang setara dan produktif antara pemerintah, industri, serikat pekerja, organisasi masyarakat, akademisi, dan mitra pembangunan internasional. Kita semua harus saling mendukung dan bekerja sama," tuturnya.

Baca juga: Menaker: Pencairan JHT Dikembalikan ke Aturan Lama