Tingkatkan P3DN, Pemerintah Gelar Business Matching Pengadaan Produk Dalam Negeri dan UMKM 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Pemerintah mengadakan Business Matching di Nusa Dua, Bali, pada 22-24 Maret 2022.

Kegiatan yang bertemakan "Business Matching Pengadaan Produk Dalam Negeri dan UMKM 2022" ini menghadirkan sekitar 1.000 peserta yang berasal dari perwakilan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan industri serta para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), perdagangan harus ditingkatkan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan target belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan UMKM Tahun 2022 sebanyak Rp 400 triliun.

Baca juga: Kemenperin Dorong Produk Farmasi Ber-TKDN Tinggi

“Terdapat potensi belanja sebesar Rp 1.071,4 triliun yang berasal dari porsi Belanja Barang dan Belanja Modal APBN sebesar Rp 538,9 triliun dan APBD sebesar Rp 532,5 triliun. Ini dapat dioptimalkan sebagai peluang pasar PDN,” kata Menperin Agus dalam siaran persnya, dikutip Kompas.com, Kamis (24/3/2022).

Adapun mengenai regulasi PDN ini tertuang dalam UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian di mana di dalamnya menjelaskan antara lain bagaimana setiap pengadaan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri, serta pekerjaannya mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara, maka wajib menggunakan produk dalam negeri.

“Dan dampak PDN ini sendiri berdasarkan Hasil Simulasi BPS, Pembelian PDN senilai Rp 400 triliun meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67 – 1,71 persen. Jadi, jika pada tahun 2021 terdapat pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 3,69 persen, maka dengan penggunaan PDN, ekonomi Indonesia bisa naik hingga 5,36 – 5,4 persen,” jelasnya.

Baca juga: TKDN Produk Kabel Tembus 95 Persen, Menperin: Predikatnya Wajib Dibeli

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki optimistis koperasi dan UMKM dapat mencapai peningkatan alokasi pengadaan barang/jasa pemerintah hingga lebih 40 persen.

“Saya meminta agar K/L/Pemda melihat keunggulan produk UMKM dan Koperasi dan mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten juga mendorong Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM, PPKL, PLUT, Asosiasi UMKM, dan Gerakan Koperasi untuk dapat berperan aktif dalam melakukan pendampingan agar UMKM binaannya masuk ke e-katalog atau bela pengadaan.

Selain itu juga dapat menyusun katalog produk usaha mikro dan kecil dan koperasi.

Pada showcase business matching, Kementerian Koperasi dan UKM menampilkan UKM high tech untuk menunjukkan keunggulan produk UKM, UKM masa depan yang kaya akan inovasi dan teknologi.

“Kami bersinergi dengan perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya untuk memudahkan Koperasi dan UMKM untuk mendapatkan pembiayaan yang murah dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ungkap Menteri Teten.

Baca juga: Menperin Geram Dengar Ada Calo Sertifikasi TKDN: Saya Akan Tindak Tegas