Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Mengaku Pernah Dikritik Pemerintah AS, Ini Penyebabnya

Kompas.com - 24/03/2022, 18:13 WIB
Ade Miranti Karunia,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku pernah dikritik oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS).

Menurut Luhut, hal itu terjadi karena produk AS telah dihilangkan dari e-katalog milik Pemerintah Indonesia. Hal ini ia sampaikan dalam penutupan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri, di Bali, Kamis (24/3/2022).

"Memang saya pernah dikritik oleh Pemerintahan Amerika, Dubesnya (AS) datang ke saya dengan timnya mengatakan 'kenapa Mister Luhut, banyak produk kami dicabut dari e-katalog?'," kata dia secara virtual.

Baca juga: Jawab Keraguan Investor Singapura, Luhut: Anda Boleh Melihat Apa yang Dilakukan di Morowali

"Saya bilang ke dia (Dubes AS), 'eh Amabasador, Presidenmu yang mengajari kami. Karena kami baca executive order-nya, dia bilang Amerika first, gunakan produk Amerika'. Jadi saya bilang, kita ikutin kamu, kita gunakan produk dalam negeri. Dia enggak bisa ngomong sejak itu," sambung Luhut.

Setelah kejadian itu, Luhut mengaku selalu menyampaikan kepada para tamu negara yang datang bahwa kemajuan Indonesia tak bergantung oleh negara-negara maju.

Justru kata dia, Indonesia harus mampu memacu produk dalam negeri agar bisa setara dengan produk negara-negara maju.

Baca juga: Luhut: Saat Pelaksanaan G20, Bali Sudah Bebas dari Sampah

"Jadi apa yang mau saya katakan kepada kita semua, bangsa ini kalau mau jadi bangsa maju jangan pernah bermimpi bangsa maju itu mendorong negara berkembang seperti kita untuk menjadi negara maju. Jangan pernah bermimpi. Kita yang harus membuat negara kita ini maju," ucapnya.

Selain itu, Luhut menilai e-katalog perlu dilakukan perombakan drastis. Ia juga mengatakan dirinya melaporkan hal tersebut kepada Presiden RI Joko Widodo.

"Kita coba perbaikin sana sini, sana sini, kungfu kiri kanan enggak beres-beres. Saya lapor ke Bapak Presiden, mesti ada reform mengenai e-katalog. Karena ada Rp 1.170 triliun (anggaran) dan tiap tahun angka itu naik. Ini yang menjadi masalah. Padahal, kalau kita belanjakan itu dalam negeri akan menciptakan dampak luar biasa," ujarnya.

Baca juga: Luhut: Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi WA Saya Tanya Progres Investasi IKN Nusantara

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com