Kenapa Istana Presiden dan Wapres di IKN Harus Dipisah?

KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mengungkapkan pemisahan Istana Presiden dan Wakil Presiden di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara karena alasan keamanan.

"Kenapa Istana Presiden dan Wakil Presiden di IKN dipisahkan? Ini adalah ketentuan," jelas Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dilansir dari Antara, Minggu (27/3/2022).

"Kalau Istana Presiden dan Wakil Presiden dijadikan satu, maka ketika nanti ada bahaya, kedua istana tersebut bisa terancam. Dengan demikian pemisahan Istana Presiden dan Wakil Presiden karena alasan keamanan," kata dia lagi.

Menurut Diana, Kementerian PUPR telah berdiskusi dengan Kementerian Pertahanan bahwa Istana Presiden dan Wakil Presiden tidak bisa dijadikan satu, sehingga memang harus dipisahkan.

Baca juga: Jokowi Janji IKN Cuma Pakai 20 Persen Dana APBN, lalu Sisanya?

"Fungsinya memang terpisah masing-masing, karena alasan keamanan," katanya.

Kementerian PUPR secara resmi mengumumkan Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung di Ibu Kota Nusantara, salah satunya untuk Kompleks Istana Wakil Presiden.

Lokasi kawasan Istana Wakil Presiden RI di IKN berada di lokasi yang terpisah dengan kawasan Istana Presiden RI. Adapun luas lahan untuk komplek Istana Wakil Presiden di IKN sebesar 14,8 hektar.

Sebelumnya Kementerian PUPR mengundang masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara ini. Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung di Ibu Kota Nusantara bertujuan untuk mengundang keterlibatan masyarakat umum dalam proses penyusunan perencanaan konstruksi, sehingga mendapatkan desain terbaik.

Baca juga: Hutan Dibabat demi Sawit, Tapi Minyak Goreng Justru Langka dan Mahal

Janji Jokowi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pembangunan IKN di Kalimantan Timur mencapai lebih dari Rp 460 triliun. Dana itu nantinya berasal dari berbagai sumber, salah satunya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Jokowi menegaskan, APBN hanya akan digunakan sekitar 20 persen dari total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan kota yang nantinya diberi nama Nusantara tersebut.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyampaikan, pembangunan IKN Nusantara tidak hanya akan mengandalkan pembiayaan dari APBN sebesar 20 persen. Tapi sisanya akan memanfaatkan sejumlah kerja sama.

Dana dari luar APBN yang dimaksud yakni melalui skema Public Private Partnership (PPP) serta Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Baca juga: Sayembara Desain Gedung IKN Berhadiah Rp 3,4 Miliar, Simak Cara Daftarnya

“APBN kita hanya berkontribusi 20 persen dari total kebutuhan anggaran IKN," jelasnya dikutip dari Kontan.

"Apalagi pembangunan IKN itu berlangsung dalam jangka panjang, setidaknya 15 tahun - 20 tahun baru selesai. Itu artinya 20 persen yang menjadi kontribusi APBN itu bersifat multiyear,” sambung dia.

Said juga menuturkan, kontribusi APBN pada pembangunan IKN ini hanya untuk infrastruktur dasar dan strategis karena menyangkut kepentingan politik dan keamanan negara. Sehingga, tidak mungkin diminta keterlibatan swasta.

Di sisi lain, kontribusi APBN pada pembangunan IKN sebagai stimulasi untuk mendorong keterlibatan badan usaha, baik BUMN maupun swasta, baik swasta asing maupun dalam negeri.

Baca juga: Gagal Lobi SoftBank Danai Proyek IKN, Luhut: Enggak Ada Urusan

“Sebab, mereka tidak akan tertarik untuk terlibat pembiayaan IKN kalau IKN nya sendiri tidak menjanjikan return investment,” katanya.

Oleh sebab itu, menurut Said,rencana induk IKN yang menjadi tanggungjawab kepala otoritas IKN agar dapat menyusun pembangunan IKN menjadi sangat strategis, membantu melibatkan posisi badan usaha agar bisa terlibat, dan menjanjikan apa yang bisa dilakukan dari sisi usaha.

“Pada sisi inilah yang justru menjadi tantangan pemerintah melakukan lobi lobi ke banyak pihak,” tuturnya.

Baca juga: Pemerintah Gelar Sayembara Desain Gedung IKN, Hadiah Total Rp 3,4 Miliar