Soal Kurangnya Pasokan BBM Subsidi di Sejumlah SPBU, Pengamat: Jadi Pelajaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus kekurangan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar pada beberapa SPBU mesti jadi pelajaran semua pihak bahwa sebelum ada kenaikan harga, stok BBM harus siap. Selain itu, harus ada instruksi tegas pada semua SPBU dan komunikasi publik yang baik tetap perlu dilakukan.

Hal itu disampaikan Zainul Arifin, Peneliti ReforMiner Institute. Ia menilai terhambatnya pasokan BBM subsidi ke SPBU lebih karena stok yang belum datang.

Stok belum datang dinilai wajar dan biasa. Apalagi kekurangan stok hanya di beberapa titik SPBU saja. Namun karena momentumnya bersamaan dengan kenaikan harga Pertamax, kemudian bergulir sedemikian rupa di media sosial dan menjadi ramai.

Baca juga: Pertalite dan Elpiji 3 Kg Bakal Naik, Airlangga: Kami Kaji dan Akan Kami Umumkan...

"Karena zaman medsos, yang apa-apa viral, hal tersebut jadi masalah,” ujar Zainul melalui keterangannya, Rabu (6/4/2022). 

“Secara teori, pada saat panik perilaku konsumen cenderung tidak terduga. Ini yang semestinya diantisipasi oleh produsen agar kejadian serupa tidak terulang,” lanjutnya.

Dia mengingatkan, bahwa sebagian besar SPBU adalah milik swasta, yang dalam wilayah tertentu domain manajemen ada pada mereka.

"Apalagi untuk BBM tertentu dan BBM penugasan ada penjatahan atau kuota. Antisipasi perlu dilakukan untuk menurunkan dan menghitungkan berapa anggaran subsidi atau kompensasi yang diperlukan," lanjutnya. 

Baca juga: Kendaraan Mewah hingga Mobil Dinas Pemerintah Seharusnya Dilarang Isi BBM Subsidi

Jugi Prajogio, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) periode 2007-2001 dan 2017-2021 menambahkan, setiap SPBU pasti sudah paham cara untuk mengantisipasi kekurangan pasokan. 

“Untuk menaikkan kuota Pertalite juga menjadi ‘susah’ pada kondisi saat ini karena akan menjadi beban Pertamina dan Pemerintah,” ujarnya.

Saat menjabat Komite BPH Migas, Jugi mengaku ada penjatahan untuk BBM subsidi. Oleh sebab itu, tidak ada cara lain agar subsidi BBM itu tepat sasaran.

“Makanya kuota BBM subsidi ditetapkan per provinsi atau kabupaten atau kota, termasuk per masing-masing SPBU,” ujarnya.