BLT Minyak Goreng Rp 300.000 Dinilai Tepat Sasaran, tapi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp 100.000 selama 3 bulan April-Juni untuk masyarakat miskin dan pedagang kaki lima (PKL) yang terimbas tingginya harga minyak goreng di pasaran.

Namun, nantinya BLT ini akan diberikan sekaligus sebesar Rp 300.000 pada bulan ini.

Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menilai BLT ini tepat dilakukan meskipun hanya merupakan kebijakan jangka pendek.

Oleh sebab itu Felippa berharap agar pemerintah tetap mendorong peningkatan produktivitas crude palm oil (CPO) secara berkelanjutan.

Baca juga: Kapan Kepastian BLT Minyak Goreng Rp 300.000 Cair?

“Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk minyak goreng merupakan kebijakan jangka pendek. Namun kita tetap perlu mengapresiasi respons pemerintah. Di saat yang bersamaan, peningkatan produktivitas CPO juga perlu terus dilakukan supaya harga minyak goreng dapat dijangkau oleh masyarakat luas,” ujar Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta dalam keterangannya kepada Kompas.com, Rabu (6/4/2022).

Dia membeberkan, produksi crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mengalami penurunan sejak tahun 2019.

Pada tahun 2021, produksi CPO turun sebesar 0,9 persen menjadi 46,89 juta ton. Produksi minyak sawit Indonesia untuk kuartal I 2022 kemungkinan belum mengalami peningkatan karena kesulitan pupuk dan perubahan cuaca.

Baca juga: Ekonom Nilai BLT Minyak Goreng Rp 300.000 Ibarat Parasetamol yang Menurunkan Demam, Tapi...

Di sisi lain Felippa menilai kebijakan BLT untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah agar mampu membeli minyak goreng lebih tepat sasaran dibanding jika memberi subsidi kepada barangnya, karena langsung ditujukan kepada yang paling membutuhkan.

Namun, lanjut dia, pemberian BLT harus memastikan adanya data penerima yang akurat sehingga diperlukan upaya untuk verifikasi dan validasi data penerima secara berkala.

"Data penerima BLT harus dipastikan akurat dan sesuai dengan kriteria penerima. Selain itu, pengadaan barang untuk bantuan sosial perlu terus dikawal dan dipantau transparansinya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus berkoordinasi untuk memastikan validitas data penerima bantuan dan perlunya pemeriksaan secara langsung di lapangan untuk memastikan kebenarannya," kata Felippa.