Sri Mulyani: Ada Kementerian Ngotot Minta Anggaran Lebih, tapi Pengelolaannya Amburadul

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui masih ada kementerian/lembaga (K/L) yang ngotot minta anggaran banyak, namun tidak dibarengi dengan pengelolaannya.

Bendahara negara ini menuturkan, banyaknya anggaran belanja pemerintah pusat (BPP) maupun dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) harus sejalan dengan optimalisasi belanja untuk mensejahterakan masyarakat.

"Harus diakui ada K/L yang kapasitas untuk mendesainnya masih harus diperbaiki. Jadi mereka meminta anggaran hanya karena tahun lalu dapatnya sekian, ya tahun ini sekian, plus sedikit modifikasi kiri kanan gitu," kata Sri Mulyani dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 di Jakarta, Rabu (13/4/2022).

Baca juga: Manfaatkan Sisa Anggaran, Sri Mulyani Sebut Penarikan Utang Susut Rp 100 Triliun

Wanita yang karib disapa Ani ini menjelaskan, buruknya pengelolaan terlihat dari mentahnya desain anggaran yang diajukan K/L kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Akibatnya, sasaran pembangunan, termasuk pembangunan sumber daya manusia yang menjadi hasil pengeluaran anggaran (output/outcome) tidak terealisasi.

"Penginnya dapat (umpamanya) Rp 100 (triliun) tahun lalu, (tahun ini harus dapat juga Rp 100 triliun). Begitu dipotong dikit rasanya dunia runtuh. Padahal kita sampaikan bahwa 5 tahun berturut-turut, penyerapannya seperti ini, tapi mereka tetap ngotot mintanya Rp 100 (triliun)," sebut dia.

Baca juga: Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2022 Disetujui Rp 100,5 Triliun

Namun Sri Mulyani mengaku, ada pula pihak kementerian/lembaga yang sangat bagus mendesain pengelolaan anggaran.

Sebelum meminta anggaran, K/L tersebut terlebih dulu memaparkan secara rinci rencana penggunaan anggaran sekaligus manfaat apa yang dihasilkan dari belanja anggaran tersebut.

"Ternyata ada juga K/L yang sangat bagus untuk mendesain, (mereka bilang), 'Saya ingin menggunakan anggaran untuk mencapai output outcome tertentu'. Output jelas, outcome jelas, dan desain untuk permintaan anggarannya sangat baik," tutur Ani.

Baca juga: Ketua KPPU Curhat Alokasi Anggaran Mereka Terus Dipangkas Selama 5 Tahun Terakhir

Lebih lanjut dia menjabarkan, penyerapan anggaran hanyalah salah satu dari indikator kualitas pelaksanaan anggaran.

Kemenkeu bersama Bappenas, sambung Ani, akan memperbaiki kualitas belanja anggaran mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dan memonitor hasil pelaksanaan tersebut.

"Ini menjadi salah satu cara K/L memiliki kesamaan, ini dana untuk apa? Bisa diukur atau enggak manfaatnya?. Spending better, kita tetap perbaiki kualitas belanjanya," tandas Ani.