Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Sri Mulyani buat Pimpinan Baru OJK: Hilangkan Silo-silo di Internal Organisasi...

Kompas.com - 14/04/2022, 13:10 WIB
Fika Nurul Ulya,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpesan kepada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghilangkan silo-silo yang ada di dalam tubuh OJK.

Pesan ini menyusul terpilihnya pimpinan baru OJK untuk tahun 2022-2027 yang diketuai oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar.

Bendahara negara ini menuturkan, OJK harus mampu mendukung dan mengantisipasi perkembangan industri keuangan melalui regulasi yang maju. OJK harus menjadi pengawas dengan memperkuat pengawasan sektor keuangan yang terintegrasi, efektif, dan kredibel.

"Untuk itu OJK harus menghilangkan silo-silo internal organisasi antar unsur Komisioner OJK dan harus menghindarkan silo dan fragmentasi kewenangan pengaturan dan pengawasan," beber Sri Mulyani yang disampaikan Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo kepada Kompas.com, Kamis (14/4/2022).

Baca juga: Strategi OJK Jaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan di Tengah Ketidakpastian Global

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, silo-silo itu mesti dihilangkan lantaran pengawasan OJK mencakup banyak hal, mulai dari perbankan, pasar modal, dan IKNB.

Industri keuangan tersebut saling terkait dan semakin berkembang ke arah kolaborasi antara perbankan, pasar modal, dan IKNB serta edukasi dan perlindungan konsumen/investor.

Menurutnya, sektor keuangan dan Industrinya memiliki peran yang makin penting dalam mendukung kemajuan dan pembangunan ekonomi Indonesia.

"Industri keuangan juga akan makin terintegrasi sehingga pengawasan juga harus makin terintegrasi," ucap Sri Mulyani.

Lebih lanjut dia juga mengimbau OJK untuk memperkuat fungsi pengawasan agar mampu mendeteksi permasalahan industri keuangan lebih dini, disertai dengan law enforcement yang tegas, tepat, dan terukur.

OJK harus mampu memutuskan dan melakukan koreksi dini, efektif, serat kredibel, terhadap persoalan industri keuangan yang berpotensi menciptakan praktek moral hazard.

Praktik moral hazard biasanya mengancam kesehatan dan kepercayaan serta stabilitas industri keuangan dan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian.

"OJK harus mampu mendeteksi permasalahan yang ada dalam sektor jasa keuangan sejak awal dan harus bertindak cepat, tegas, profesional," tandasnya.

Dihubungi terpisah, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo membenarkan, bahwa Sri Mulyani melihat masih adanya silo di OJK yang mesti dihilangkan.

Oleh karena itu, DK OJK harus fokus memperbaiki kapasitas dan kompetensi staf OJK, mengurus organisasi OJK agar semakin efektif, efisien, profesional, berintegritas dan kompeten.

Baca juga: Sudah Tepatkah Mahendra Siregar Jadi Pimpinan Baru OJK?

Untuk itu reformasi kelembagaan, pengelolaan SDM dan pengelolaan anggaran OJK harus dibenahi dengan disiplin dan teliti. Pun harus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dan regulator lainnya, khususnya dalam kerangka Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK).

Lancarnya koordinasi KSSK sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta kemajuan sektor keuangan. Penanganan lembaga keuangan yang bermasalah, misalnya bank yang mengalami persoalan likuiditas, membutuhkan koordinasi yang mulus antar keempat Lembaga KSSK dari level pimpinan hingga level teknis.

"Betul, selama ini masih ada silo yang perlu diatasi, misal antara industri keuangan bank dengan nonbank," ucap Yustinus.

Baca juga: AAJI Berharap Dewan Komisioner OJK Terpilih Membawa Solusi bagi Masalah Industri Asuransi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com