Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Subsidi BBM Lebih Tepat Diberikan ke Masyarakat Miskin ketimbang ke Komoditasnya

Kompas.com - 19/04/2022, 04:10 WIB
Aprillia Ika

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) lebih baik langsung diberikan ke individu atau rumah tangga miskin, ketimbang memberikan subsidi ke komoditasnya. Sebab, data rumah tangga miskin pun saat ini sudah semakin baik.

Jika subsidi diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), maka masyarakat juga bisa mengalokasikan uang tersebut dengan lebih fleksibel. 

Apalagi, tujuan awal subsidi adalah mengurangi beban masyarakat miskin, sedangkan masyarakat menengah ke atas tidak perlu dibantu.

Menurut pakar ekonomi energi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), jika subsidi diberikan ke komoditas, kemungkinan kebocoran sangat besar dan sulit dikendalikan.

Baca juga: Subsidi Energi Berpotensi Bengkak Jadi Rp 320 Triliun, Menteri ESDM Minta Warga Berpartisipasi Awasi Distribusi BBM

Namun, jika subsidi sudah terlanjur diberikan ke komoditas, maka besarannya juga harus dibatasi. 

"Dengan begitu sisi keuangan pemerintah bisa menjaga alokasi bujet-nya. Kalau ada yang bocor, harga berubah misalnya, maka tidak akan sebesar dampaknya,” ujar Ardiyanto saat diskusi dengan media secara virtual, Senin (18/4/2022).

Dia menambahkan, BBM bukan energi terbarukan sehingga jika disubsidi pasti akan ada kebocoran. Jika terus disubsidi, masyarakat akan lebih banyak membeli (BBM) daripada seharusnya. 

“Harga itu mencerminkan kelangkaan. Kalau langka, individu akan mengurangi konsumsi,” kata dia.

Baca juga: Subsidi BBM dan Elpiji Berpotensi Bengkak hingga Rp 320 Triliun

Subsidi BBM menambah beban ke APBN

Ardiyanto menilai, pemerintah sudah memiliki itikad baik dengan tidak menaikkan harga BBM subsidi saat pandemi Covid-19, namun saat ini harga minyak mentah mencapai di atas 100 dollar AS per barrel. 

Jika harga BBM subsidi tak naik, maka besaran yang ditanggung pemerintah juga berasal dari realokasi APBN. 

Padahal, lanjut Ardiyanto, subsidi itu sebenarnya bisa dikeluarkan untuk hal lain. Seperti bidang kesehatan dan pendidikan. 

Baca juga: Cegah BBM Subsidi Bocor, Menteri ESDM Ingatkan Sanksi Penjara 6 Tahun dan Denda Rp 60 Miliar

Kurangi konsumsi BBM

Menurut Ardiyanto, pemerintah tidak bisa serta merta melepaskan subsidi BBM. Sebab, akan sulit bagi masyarakat. Namun kuncinya adalah melakukan penyesuaian secara bertahap. 

Ketika keuangan tidak kuat, kata Ardiyanto, lalu subsidi dilepas atau dikurangi drastis, maka yang terjadi adalah syok perekonomian akan besar lantaran masyarakat sulit menyesuaikan diri. 

“Inti masalahnya adalah perilaku masyarakat. Seberapa besar konsumsi BBM itu bisa ditata perilakunya. Ketika harga dinaikan sedikit demi sedikit orang bisa mengurangi konsumsi. Tapi kalau diminta mengurangi konsumsi drastis itu sulit,” kata Ardiyanto.

Baca juga: Besaran Subsidi Pemerintah untuk BBM dan LPG 3 Kg agar Harga Jual Murah

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com