Tertekan Kenaikan Harga Avtur, Garuda Indonesia Group Sambut Baik Kebijakan Biaya Tambahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Garuda Indonesia Group menyikapi secara positif kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait biaya tambahan fuel surcharge.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, kenaikan harga bahan bakar avtur berdampak signifikan terhadap komponen cost structure tiket penerbangan.

Oleh karenanya, saat pemerintah memperbolehkan kebijakan fuel surcharge pada komponen harga tiket pesawat, Garuda Indonesia dan Citilink Indonesia menyambut baik hal tersebut.

"Ini menjadi sebuah langkah yang konstruktif atas fokus pemulihan ekosistem industri penerbangan yang salah satunya sangat dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi seperti fluktuasi harga bahan bakar," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (20/4/2022).

Baca juga: Harga Avtur Naik, Kemenhub Izinkan Maskapai Naikkan Tarif Tiket Pesawat

Dia melanjutkan, kebijakan fuel surcharge tersebut akan disikapi dengan cermat dan seksama dengan memperhatikan fluktuasi harga bahan bakar avtur terhadap kebutuhan penyesuaian komponen cost structure untuk fuel surcharge pada tiket penerbangan.

"Tentunya tetap mengedepankan pemenuhan kebutuhan pengguna jasa atas aksesibilitas layanan penerbangan dengan harga yang kompetitif," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Kemenhub mengizinkan maskapai untuk menerapkan biaya tambahan berupa fuel surcharge pada angkutan udara penumpang dalam negeri.

Dengan demikian, maskapai diperbolehkan untuk menaikkan tarif tiket pesawat untuk menjaga keberlangsungan operasional maskapai penerbangan dan untuk memastikan konektivitas antar wilayah di Indonesia tidak terganggu.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Biaya Tambahan (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri yang mulai berlaku sejak ditetapkan pada 18 April 2022.

Ketentuan ini akan dievaluasi setiap tiga bulan atau apabila terjadi perubahan yang signifikan terhadap biaya operasi penerbangan.

"Dapat kami sampaikan bahwa adanya kebijakan fuel surcharge ini akan mengacu pada jangka waktu yang telah ditentukan oleh Kementerian Perhubungan RI, yang akan terus kami evaluasi secara berkala atas kebutuhan penerapan fuel surcharge tersebut," tuturnya.

Baca juga: Periode Mudik Lebaran, Garuda Indonesia dan Citilink Siapkan 855.119 Kursi Penerbangan