JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti angka penduduk yang masih kekurangan akses ke produk dan layanan keuangan, di mana sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perempuan, serta pemuda.
Berdasarkan data yang dimiliki 'Bendahara Negara', porsi pembiayaan untuk segmen UMKM di Tanah Air baru mencapai sekitar 18 persen dari total kredit perbankan nasional.
"Ini jauh dari target 30 persen," kata dia, dalam International Seminar Digital Transformation For Financial Inclusion, Rabu (11/5/2022).
Padahal, wanita yang akrab disapa Ani itu bilang, UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, tercermin dari kontribusi produk domestik bruto (PDB) yang mencapai 60 persen.
Oleh karenanya, implementasi kebijakan yang dapat meningkatkan angka inklusi keuangan pada segmen usaha tersebut dinilai menjadi sangat penting.
"Yang mana menjadi sangat kritikal, bukan hanya mendorong mereka tapi juga menciptakan multiplier effect yang kuat dalam bentuk penciptaan lapangan kerja," tutur dia.
Baca juga: Kesetaraan bagi Pekerja Perempuan dan Pemuda Jadi Fokus Tourism Working Group G20
Selain itu, Sri Mulyani juga menekankan pentingnya peranan perempuan dalam perekonomian nasional, di mana hasil studi dari McKinsey Global Institute menunjukkan bahwa 12 triliun dollar AS atau 11 persen dari PDB global dapat ditambahkan jika semua negara mendorong kesetaraan gender.
Lebih lanjut, perempuan yang terlibat di bidang ekonomi dan pasar tenaga kerja, berpotensi memberikan kontribusi sebesar 28 triliun dollar AS atau 26 persen dari PDB dunia pada tahun 2025.
"Namun, perempuan seringkali sulit untuk mengakses layanan keuangan misalnya karena tidak memiliki identitas pribadi atau aset atas namanya, sehingga tidak memiliki jaminan yang bankable," ujar Sri Mulyani.
Baca juga: Di Depan Ratu Belanda, Sri Mulyani Paparkan Masalah Kesenjangan Akses Keuangan Perempuan RI